Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Pelanggaran terhadap hak dan keberlanjutan hidup nelayan di Karimunjawa menjadi isu serius di tengah masifnya investasi pariwisata dan resort yang belakangan berkembang di kawasan tersebut. Banyak nelayan mengaku tak lagi bebas menepi, berlabuh atau bahkan berlindung di pulau-pulau kecil yang sebelumnya menjadi ruang hidup dan zona aman mereka, terutama saat cuaca memburuk. Padahal, sekitar 70% warga Karimunjawa menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan tradisional, bukan pariwisata mewah yang hanya menyentuh segelintir investor dan pendatang.
Fenomena ini tidak sekadar soal ekonomi, tetapi menyentuh ranah konstitusi dan keadilan ekologis. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut pelarangan akses dan pembatasan ruang tangkap ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-VIII/2010 yang menegaskan hak nelayan untuk akses, pemanfaatan, hingga perlindungan lingkungan laut yang bersih dan sehat sebagai hak konstitusional. Secara sederhana, negara seharusnya hadir menjaga ruang hidup nelayan, bukan menjadi tangan panjang yang memuluskan jalan bagi para investor dengan dalih pembangunan dan konservasi.
Ironisnya, kawasan Karimunjawa selain ditetapkan sebagai taman nasional konservasi juga telah menjadi tujuan investasi wisata prioritas nasional. Hasilnya, mayoritas lahan pesisir dan akses perairannya terkavling oleh resort, cafe, serta bisnis wisata lain. Bahkan, ada kampung seperti di Dusun Legon Lele dan Kemloko yang digusur demi ekspansi pengembangan pariwisata. Penduduk lokal, terutama nelayan kecil, terdesak hingga ibarat “disapu dari tanah air sendiri”. Bukan mustahil, jika situasi ini berlarut, keadilan ekologis dan keberlanjutan ekonomi warga benar-benar terancam.
Isu Karimunjawa harus dianalisis lebih kritis dari sekadar narasi pembangunan dan konservasi. Yang terjadi justru adalah konservasi tanpa keadilan sosial penciptaan zona-zona lindung dan wisata yang membatasi ruang produksi masyarakat asli, lalu menomorsatukan investasi pariwisata skala besar tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan peran ekologi nelayan tradisional. Pengelolaan taman nasional, sesuai data, cenderung lebih memihak pelaku usaha dibanding kepentingan masyarakat setempat. Zonasi pemanfaatan hingga kini masih rancu dan belum berpihak pada akses publik, terutama nelayan.
Penyelesaian tidak cukup dengan mediasi atau program mediasi insidentil. Diperlukan revisi kebijakan zonasi dan pengelolaan kawasan supaya benar-benar menggaransi hak konstitusional nelayan, memastikan keterlibatan aktif warga dalam perumusan dan implementasi kebijakan, serta memberikan restitusi nyata atas ruang hidup yang telah terampas. Konservasi dan pembangunan di Karimunjawa seharusnya menjadi momentum menata ulang tata kelola berbasis keadilan ekologis dan meritokrasi sosial, bukan hanya menghasilkan “surga wisata” di atas penderitaan nelayan yang terpinggirkan.
Opini ini jelas menuntut empati lebih dalam: pembangunan tidak boleh mengorbankan pelindung ekosistem terakhir, yaitu masyarakat nelayan. Karimunjawa harus menjadi contoh praktik tata kelola kawasan wisata, konservasi, dan perikanan yang benar-benar adil, lestari, dan berpihak pada rakyat kecil.
Redaksi Energi Juang News
