Perjuangan warga Desa Torobulu, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, melawan aktivitas pertambangan nikel PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) bukan sekadar konflik antara masyarakat dan perusahaan. Kasus ini merupakan ujian penting bagi komitmen negara dalam menegakkan hukum, melindungi warga negara, serta menjaga prinsip keadilan ekologis yang dijamin konstitusi.
Ketika pemerintah membiarkan aktivitas pertambangan terus berlangsung di tengah berbagai dugaan pelanggaran tata ruang dan ancaman terhadap keselamatan warga, negara berisiko kehilangan legitimasi sebagai pelindung kepentingan publik.
PT WIN, bagian dari Tridaya Group, memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi nikel yang berlaku hingga tahun 2029 dengan luas konsesi mencapai 1.931 hektar. Namun legalitas administratif sebuah izin tidak otomatis membenarkan seluruh praktik operasional di lapangan.
Dalam negara hukum, izin usaha harus tunduk pada aturan tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, serta hak-hak masyarakat yang terdampak. Persoalan yang dialami warga Torobulu menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa aktivitas pertambangan telah memasuki wilayah yang berdekatan dengan pemukiman warga.
Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara, praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Sementara Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tenggara mengungkapkan adanya indikasi perusahaan tidak menjalankan ketentuan zona penyangga (buffer zone) sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018.
Dalam perspektif teori pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang dikemukakan oleh Komisi Brundtland pada 1987, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi sekarang maupun generasi mendatang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat.
Pertambangan yang mendekati kawasan pemukiman tanpa mitigasi yang memadai menunjukkan kegagalan menerapkan prinsip tersebut. Keuntungan ekonomi perusahaan tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertaruhkan keselamatan masyarakat.
Pemikir lingkungan Robert Bullard, yang dikenal sebagai pelopor teori environmental justice, menegaskan bahwa masyarakat lokal sering kali menjadi kelompok yang menanggung beban lingkungan terbesar dari proyek-proyek ekstraktif, sementara manfaat ekonominya justru lebih banyak dinikmati oleh korporasi dan elite politik.
Fenomena ini tampak relevan dalam kasus Torobulu. Warga harus menghadapi ancaman debu, kebisingan, potensi longsor, kerusakan sumber penghidupan, serta berbagai risiko sosial-ekologis lainnya, sementara keputusan mengenai pemanfaatan ruang lebih banyak ditentukan oleh kepentingan investasi.
Lebih jauh, konsep ecological citizenship yang dikembangkan Andrew Dobson menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban moral dan politik negara. Dalam kerangka ini, negara tidak boleh hanya bertindak sebagai fasilitator investasi, tetapi juga harus memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merampas hak masyarakat atas ruang hidup yang aman. Ketika negara gagal menjalankan fungsi tersebut, maka yang terjadi adalah ketimpangan kekuasaan antara korporasi dan warga.
Yang membuat situasi Torobulu semakin serius adalah adanya dugaan pelanggaran hukum yang telah disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil. Jatam Sultra menyebut adanya indikasi penambangan di luar wilayah IUP. Jika dugaan ini terbukti benar, maka persoalannya bukan lagi sekadar konflik sosial, melainkan pelanggaran terhadap prinsip legalitas pertambangan.
Negara tidak boleh menunggu hingga kerusakan menjadi permanen sebelum bertindak. Secara yuridis, terdapat dasar hukum yang kuat untuk mengevaluasi bahkan membatalkan izin pertambangan yang bertentangan dengan tata ruang. Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2012 secara tegas menegaskan bahwa izin pertambangan dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mengancam kawasan pemukiman. Putusan tersebut menjadi preseden penting bahwa kepentingan perlindungan ruang hidup masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan eksploitasi sumber daya alam.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pula dalam Pasal 28H UUD 1945.
Karena itu, ketika warga Torobulu menolak aktivitas tambang yang dianggap mengancam keselamatan dan ruang hidup mereka, sesungguhnya mereka sedang memperjuangkan hak konstitusional yang sah.
Pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh bersikap pasif. Evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas PT WIN harus segera dilakukan, termasuk audit kepatuhan terhadap tata ruang, pemeriksaan batas wilayah IUP, peninjauan implementasi zona penyangga, serta investigasi terhadap seluruh dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat.
Jika ditemukan pelanggaran, maka sanksi administratif, penghentian operasi sementara, hingga pencabutan izin harus menjadi pilihan yang dipertimbangkan.
Kasus Torobulu mengingatkan bahwa hilirisasi dan ekspansi industri nikel yang sedang digencarkan pemerintah tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan warga yang hidup di sekitar kawasan tambang. Transisi menuju ekonomi berbasis mineral strategis tidak akan memiliki legitimasi moral apabila dibangun di atas penderitaan masyarakat lokal.
Nikel mungkin menjadi komoditas penting bagi masa depan industri global, tetapi keselamatan warga dan kelestarian lingkungan harus tetap menjadi prioritas utama.
Karena itu, perjuangan warga Torobulu patut didukung. Mereka bukan penghambat pembangunan, melainkan penjaga prinsip bahwa pembangunan harus berjalan sesuai hukum, menghormati hak-hak masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Negara harus berdiri bersama warga, bukan membiarkan mereka menghadapi kekuatan korporasi sendirian. Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa banyak mineral yang berhasil diekstraksi, melainkan seberapa besar negara mampu melindungi rakyat dan ruang hidupnya.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Redaksi Energi Juang News
