Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana membangun ulang Gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.
Bantuan untuk pembangunan itu akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Beberapa waktu lalu, sebagian bangunan pesantren itu ambruk dan menewaskan 63 orang.
Persoalannya, yang terjadi di Al Khoziny bukan sekadar “musibah”, melainkan peristiwa mematikan yang memakan banyak korban dan diduga kuat akibat kelalaian.
Hal itu terungkap dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Polda Jawa Timur yang telah memeriksa 17 saksi terkait penyelidikan robohnya pesantren tersebut.
Hasil pemeriksaan itu menunjukkan indikasi kuat adanya kelalaian dalam proses pembangunan dan pengawasan struktur bangunan. Hasil penelitian ahli teknik sipil pun mengungkapkan adanya indikasi kegagalan dari sistem pondasi akibat beban berlebih (overloading condition).
Sehingga, sebelum dana APBN digunakan pemerintah untuk membangun ulang pesantren itu, alangkah baiknya penyelidikan atas runtuhnya musala pesantren itu dituntaskan. Dengan begitu, bisa diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi tersebut.
Jika sebelum ada pembuktian tentang siapa yang bertanggung jawab, tak pantas pemerintah membantu pembangunan pesantren itu dengan APBN. Nanti masyarakat akan menilai, bahwa ada kemungkinan pihak yang bersalah justru dibantu oleh negara.
Apalagi, APBN bukan dana sosial yang bisa digunakan pemerintah tanpa pertanggung jawaban. Penggunaan APBN haruslah memenuhi asas efisiensi, keadilan, dan keterbukaan.
Jadi, rencana penggunaan APBN untuk membangun ulang Gedung Ponpes Al-Khoziny, harus ditolak.
Redaksi Energi Juang News
