Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Pemerintah Indonesia berada di persimpangan jalan yang ironis: di satu sisi mendorong agenda pembangunan berkelanjutan, namun di sisi lain terus menyuntikkan insentif masif pada industri ekstraktif yang menjadi akar masalah krisis iklim dan ketimpangan sosial. Sudah saatnya kebijakan ini dihentikan total. Melanjutkan subsidi untuk sektor pertambangan dan turunannya sama saja dengan menambal lubang di kapal yang sengaja kita bocorkan. Akar masalahnya adalah ketergantungan pada model ekonomi yang merusak, dan solusinya adalah keberanian untuk beralih.
Kritik ini bukan tanpa dasar. Insentif yang diberikan, baik dalam bentuk keringanan pajak (tax holiday) maupun pembebasan bea masuk, seringkali tidak sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan. Laporan dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyoroti bahwa insentif fiskal untuk industri batu bara saja berpotensi menghilangkan pendapatan negara dalam jumlah signifikan, sementara dampak eksternalitas negatifnya terus membengkak .
Data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) juga menunjukkan ribuan konflik agraria dan lubang-lubang tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi, menjadi bukti bahwa keuntungan ekonomi dari sektor ini seringkali terpusat pada segelintir korporasi, sementara biaya sosial dan lingkungannya ditanggung oleh masyarakat dan negara .
Argumen bahwa industri ekstraktif adalah penopang utama ekonomi perlu ditinjau kembali secara kritis. Meskipun kontribusinya terhadap PDB tidak bisa diabaikan, nilainya cenderung fluktuatif dan bergantung pada harga komoditas global. Yang lebih penting, kontribusi tersebut tidak memperhitungkan “utang ekologis” dan biaya pemulihan jangka panjang yang jauh lebih mahal. Sebaliknya, industri budaya atau ekonomi kreatif menawarkan model pertumbuhan yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat bahwa pada tahun 2023, sektor ekonomi kreatif diproyeksikan menyumbang Rp1.300 triliun terhadap PDB nasional dan menyerap hampir 24 juta tenaga kerja . Angka ini menunjukkan potensi luar biasa yang tumbuh dari kreativitas, bukan eksploitasi.
Peralihan ini bukanlah sebuah utopia. Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok telah membuktikan bahwa investasi strategis pada industri budaya dari K-Pop hingga anime dan teknologi dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru sekaligus alat “soft power” yang efektif di panggung global. Kesuksesan mereka didasarkan pada keputusan sadar pemerintah untuk menggeser fokus dari industri berat ke ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas. Indonesia memiliki modal yang lebih dari cukup: kekayaan budaya yang tak tertandingi, demografi usia produktif yang melimpah, dan penetrasi digital yang terus meningkat.
Langkah berikutnya setelah mencabut insentif industri ekstraktif adalah mengalihkan dukungan tersebut secara agresif ke sektor kreatif. Ini bisa diwujudkan melalui pendanaan bagi para pelaku kreatif, pembangunan infrastruktur digital yang merata, perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, serta kurikulum pendidikan yang mendorong inovasi dan berpikir kritis.
Dengan begitu, Indonesia tidak hanya akan berhenti menyubsidi kerusakan, tetapi juga mulai berinvestasi pada penciptaan nilai tambah yang otentik, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Masa depan ekonomi bangsa ada pada kekuatan narasi, kreativitas, dan budayanya, bukan lagi pada kedalaman galian tambangnya.
Redaksi Energi Juang News
