Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta- Pemerintah memutuskan akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap mulai 2026. Kebijakan ini sudah tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 dengan alasan menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus menyesuaikan dengan daya beli masyarakat.
Peserta miskin tetap akan ditanggung penuh melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), sementara peserta mandiri, terutama kelas III, akan menghadapi kenaikan meskipun pemerintah masih memberi subsidi dalam jumlah terbatas.
Alasan utama di balik kebijakan ini tidak terlepas dari tingginya inflasi sektor kesehatan yang mencapai 15 persen per tahun, jauh melampaui inflasi umum dan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berkisar 5 persen. Belanja kesehatan pada 2023 sendiri tercatat sebesar Rp614,5 triliun, naik 8,2 persen dari tahun sebelumnya.
Padahal, iuran BPJS terakhir kali disesuaikan pada 2020 dan sejak itu tetap stagnan, sementara biaya layanan terus meningkat. Jika tidak ada penyesuaian, defisit keuangan BPJS dikhawatirkan akan mengganggu kelangsungan layanan kesehatan di masa mendatang.
Meski begitu, dampaknya terhadap masyarakat tidak bisa diabaikan. Kenaikan iuran tentu akan menjadi beban baru, terutama bagi kelompok menengah ke bawah yang selama ini sudah tertekan oleh berbagai kebutuhan ekonomi. Beberapa ekonom menilai bahwa kenaikan iuran seharusnya menjadi opsi terakhir karena berpotensi menurunkan jumlah kepesertaan BPJS dan memperburuk kondisi rumah tangga rentan. Alternatif lain seperti optimalisasi investasi, efisiensi operasional, negosiasi harga obat, serta penguatan program pencegahan penyakit masih bisa ditempuh untuk menekan biaya tanpa menambah beban peserta.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan sebenarnya telah menyiapkan delapan skema pembiayaan untuk menutup potensi defisit, salah satunya dengan sistem cost sharing. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah. Regulasi juga mendorong agar evaluasi iuran dilakukan secara berkala. Perpres No. 59 Tahun 2024, misalnya, mengamanatkan evaluasi penyesuaian iuran sebelum 1 Juli 2025, sehingga kenaikan yang diumumkan pemerintah bukanlah keputusan mendadak, melainkan langkah yang memang sudah diatur secara hukum.
Pertanyaan pentingnya kemudian adalah bagaimana memastikan bahwa kenaikan ini benar-benar berbanding lurus dengan perbaikan layanan. Jaminan kesehatan bukan sekadar angka iuran bulanan, tetapi merupakan hak dasar rakyat. Jika pemerintah memutuskan menaikkan iuran, maka transparansi terkait manfaat yang diperoleh peserta harus lebih jelas, mulai dari perbaikan akses obat, layanan di rumah sakit, hingga waktu tunggu pasien. Tanpa hal tersebut, kebijakan finansial ini berisiko meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem JKN.
Pada akhirnya, kenaikan iuran BPJS harus dilihat sebagai upaya menjaga keberlanjutan sistem, tetapi tidak boleh melupakan sisi keadilan sosial. Pemerintah dituntut tidak hanya menyehatkan neraca keuangan BPJS, tetapi juga memastikan rakyat tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Sebab, kesehatan adalah hak semua orang, bukan privilese segelintir pihak yang mampu membayar lebih.
Redaksi Energi Juang News
