Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
“Sejarah ditulis oleh para pemenang,” adalah ungkapan yang tak asing bagi para khalayak, khususnya peminat sejarah. Kini, ungkapan itu terasa validitasnya tatkala pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menulis ulang sejarah negeri ini.
Pemerintah telah menghapus istilah Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. Sebagaimana diketahui, istilah Orde Lama merujuk pada pemerintahan yang dipimpin Presiden Sukarno (1945-1967).
Menteri Kebudayaan Fadli Zon beralasan, pemerintahan Sukarno pun tak pernah memakai istilah itu.
Alasan itu memang tepat. Permasalahannya, dalam sejarah yang ditulis ulang itu, istilah yang digunakan untuk melabeli masa pemerintahan Sukarno sangat tidak elok.
‘Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi’, adalah istilah yang digunakan untuk menamai masa pemerintahan Sukarno.
Bila dicermati istilah itu mengandung konotasi negatif. Istilah tersebut mengandung makna bahwa masa pemerintahan Presiden Sukarno dipenuhi oleh gejolak dan ancaman integrasi.
Dan hal itu terkonfirmasi oleh sinopsis ‘Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi’ sebagaimana diungkapkan oleh Anggota Komisi X DPR-RI Bonnie Triyana. Masa tersebut dipenuhi oleh ‘tone’ negatif dalam sinopsisnya.
Berbanding terbalik dengan sinopsis Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi, Orde Baru yang merupakan masa pemerintahan Soeharto lebih banyak diwarnai ‘tone’ positif.
Hal ini tampak sebagai upaya memburukkan citra pemerintahan Presiden Sukarno. Padahal, selain menyimpan keburukan atau catatan, masa pemerintahan Sukarno juga banyak mendatangkan hal positif bagi bangsa.
Sebagaimana amanat Konstitusi, pemerintahan Sukarno berperan dalam upaya memerangi kolonialisme dan imperialisme di Asia dan Afrika melalui berbagai gelaran monumental seperti Konferensi Asia-Afrika serta Gerakan Non-Blok. Dan berbagai gelaran itu, menjadi dasar bagi politik luar negeri Indonesia hingga kini.
Di era Pemerintahan Sukarno juga, Irian Barat yang kini bernama Papua berhasil direbut dari Belanda memalui jalur diplomasi dan militer. Perjuangan itu berawal ketika pada 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengumumkan operasi Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda.
Beberapa pencapaian positif di bidang ekonomi, budaya hingga pertahanan pun sukses diraih Pemerintahan Sukarno. Meskipun, sebagaimana masa pemerintahan lainnya, era ini juga mengandung berbagai kelemahan.
Namun, penggunaan istilah yang berkonotasi negatif untuk menamai masa pemerintahan Sukarno tetap tak bisa dibenarkan. Istilah ‘Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi’, bisa dipandang sebagai upaya mendiskreditkan era Sukarno.
Penggunaan istilah itu memberikan validitas pada ungkapan bahwa sejarah ditulis oleh pemenang, yang sejatinya telah terjadi sejak era Orde Baru. Dalam sejarah yang ditulis pemenang, pihak yang kalah, dalam konteks ini Sukarno dan pemerintahannya diberi label buruk, atau didiskreditkan.
Hal ini mengingatkan kita pada pernyataan penulis asal Nigeria, Chinua Achebe, bahwa ‘sampai singa memiliki sejarawannya sendiri, sejarah perburuan akan selalu memuliakan pemburu.”
Kita juga bisa mengingat ungkapan sastrawan Inggris, George Orwell, yang menyatakan ‘Siapa yang mengendalikan masa kini, akan mengendalikan masa lalu. Siapa yang mengendalikan masa lalu, akan mengontrol masa depan.’
Seluruh pernyataan itu merupakan cerminan adanya pengendalian atas narasi sejarah dalam memengaruhi persepsi terhadap masa lalu, juga masa depan. Penguasa atau pemenang cenderung mengendalikan informasi atas sejarah, bahkan mengubah catatan sejarah untuk memperkuat kekuasaan maupun hegemoni mereka.
Semoga penulisan ulang sejarah oleh pemerintahan saat ini tidaklah mencerminkan hal itu. Meskipun indikasi kearah itu, sangat kuat.
Redaksi Energi Juang News
