Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi satu-satunya fraksi yang diwakili cuma satu anggota dalam pembubuhan tanda tangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini merupakan fenomena politik yang menarik.
Dugaan bahwa masih eratnya relasi Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya pun menyeruak. Dan dugaan itu bukanlah tanpa alasan empiris. Rekam jejak loyalitas politis tersebut telah terekam sangat konsisten dalam berbagai momentum krusial.
Pada April 2023, Zulhas secara terbuka menegaskan bahwa PAN akan mengikuti arahan Jokowi mengenai arah dukungan capres-cawapres Pemilu 2024. Puncak pengakuan ini terjadi pada Mei 2024 ketika Zulhas secara eksplisit menyebut Jokowi sebagai “owner” dari PAN.
Ketika nama Gibran mencuat dalam bursa cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada Oktober 2023, Zulhas membela pencalonan itu sebagai langkah “keren” berbasis keberhasilan Gibran memimpin Solo. Bahkan, komitmen ini dipertegas pada Desember 2023 dengan klaim bahwa PAN adalah satu-satunya partai yang siap all out melanjutkan warisan pembangunan era Jokowi—sebuah loyalitas yang telah terbina sejak Zulhas diangkat sebagai Menteri Perdagangan pada Juni 2022.
Bahkan pada Februari 2022, Zulhas juga menyatakan pertimbangan penundaan Pemilu 2024 karena kepuasan publik terhadap Jokowi.
Untuk memahami fenomena ini secara konseptual, gagasan Richard Katz dan Peter Mair mengenai Cartel Party serta pemikiran Jeffrey Winters tentang Personalized Oligarchy memberikan pijakan teoritis yang jernih. Dalam konstelasi politik Indonesia dewasa ini, partai politik kerap berfungsi bukan sebagai wadah artikulasi ideologi konstituen, melainkan sebagai mesin politik yang terikat dalam relasi patron-klien (patron-client relationship).
Rekam jejak menunjukkan, Zulhas memosisikan kepemimpinan PAN dalam relasi patronase yang berkelanjutan dengan Jokowi. Ketika sebuah partai menempatkan seorang tokoh di luar struktur resminya sebagai “owner”, terjadi pergeseran dari kelembagaan partai yang rasional-legal menuju personalisasi kekuasaan. Dalam perspektif teori pilihan rasional (rational choice theory), kalkulasi politik fraksi partai akan selalu memprioritaskan perlindungan terhadap insentif politik dan modal patronase yang telah diinvestasikan.
Membiarkan usulan HMP terhadap Gibran melenggang di DPR berarti merusak stabilitas hubungan patronase yang telah dipupuk sejak periode pemerintahan sebelumnya.
Maka, pertanyaan mengapa hanya satu anggota Fraksi PAN yang membubuhkan tanda tangan HMP, telah terjawab oleh rekam jejak Zulhas.
Redaksi Energi Juang News
