Dinamika politik global kerap menyajikan cermin kritis bagi efektivitas akuntabilitas kekuasaan. Peristiwa tumbangnya Presiden Paraguay Santiago Peña setelah dimakzulkan oleh parlemennya menyertai kolapsnya bank digital terbesar di negara tersebut memberikan pelajaran krusial. Kasus Peña menegaskan bahwa integritas pejabat publik tidak hanya diuji dari efisiensi teknis administrasi, melainkan dari sejauh mana etika kepemimpinan dan hukum dihormati tanpa cela.
Ketika pelanggaran norma hukum dan kepemimpinan publik di Paraguay ditindaklanjuti secara tegas oleh lembaga legislatifnya demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas konstitusi, pertanyaan substansial bergeser ke Indonesia: bagaimana DPR RI merespons tuntutan publik yang mendesak mekanisme check and balances terhadap dugaan pelanggaran hukum dan etika penyelenggara negara, khususnya pasca-dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen penyetaraan ijazah pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden (Wapres)?
Dalam teori hukum tata negara dan ilmu politik, pemakzulan (impeachment) merupakan instrumen penyeimbang (checks and balances) yang esensial dalam sistem presidensial. Menurut Guillermo O’Donnell melalui konsep horizontal accountability, lembaga negara seperti DPR memiliki kewajiban institusional untuk mengawasi dan menindak penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) serta pelanggaran etika serius oleh eksekutif.
Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif, sistem demokrasi berisiko terperosok ke dalam delegative democracy, di mana pemegang kekuasaan merasa tidak tersentuh oleh aturan hukum (above the law).
Lebih jauh, Richard Bellamy dalam teori constitutionalism menekankan bahwa legitimasi kekuasaan politik tidak sekadar didasarkan pada mandat elektoral di awal masa jabatan, tetapi pada kepatuhan berkelanjutan terhadap rule of law dan standar etika publik. Ketika terjadi preseden atau putusan peradilan (seperti MK dan MA) yang memantik polemik mengenai keabsahan etis maupun yuridis posisi seorang pejabat negara, parlemen memegang tanggung jawab moral dan politik untuk tidak membiarkan keraguan publik menggantung tanpa kepastian.
Di Paraguay, tindakan tegas Kongres dalam merespons tuduhan konflik kepentingan serta kegagalan pengawasan sektor vital menunjukkan bahwa parlemen bertindak sebagai benteng pertahanan integritas publik. Keberanian merespons desakan masyarakat bukan sekadar reaksi atas krisis, melainkan wujud pelaksanaan kewajiban konstitusional parlemen untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap negara.
Dalam konteks Indonesia, desakan masyarakat sipil terkait proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka—yang berakar dari perdebatan hukum dan etika seputar proses pencalonan hingga implikasi kelembagaan pasca-putusan MK dan MA—membutuhkan saluran politik yang sah dan transparan. DPR RI tidak sepatutnya bersikap pasif atau menempatkan aspirasi tersebut semata-mata sebagai dinamika politik berlalu.
Sesuai dengan Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, termasuk ketika Presiden maupun Wakil Presiden ternyata tak memenuhi syarat. Menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui hak pengawasan atau mekanisme konstitusional yang tersedia bukan berarti langsung menjatuhkan putusan, melainkan menjamin bahwa pengujian substansi hukum dilakukan secara terbuka, adil, dan transparan di hadapan publik.
Membiarkan desakan publik dan keraguan terhadap integritas kepemimpinan nasional tanpa kejelasan proses di parlemen berpotensi menggerus legitimasi pemerintahan itu sendiri. Komitmen DPR RI untuk mendengarkan, mengkaji, dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat merupakan ujian nyata bagi kualitas demokrasi Indonesia.
Parlemen Indonesia dituntut untuk menunjukkan keberanian institusional yang serupa dalam menjaga prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Kepercayaan rakyat terhadap demokrasi hanya dapat dirawat apabila konstitusi dijalankan tidak hanya sebagai dokumen formal, tetapi sebagai hukum tertinggi yang benar-benar ditegakkan tanpa tebang pilih.
Redaksi Energi Juang News
