Gelombang pasang politik sayap kanan global yang sempat mendominasi lanskap politik dunia satu dekade belakangan ini perlahan menunjukkan tanda-tanda surut. Berakhirnya kekuasaan Benjamin Netanyahu di Israel—setelah dekade panjang penguasaannya atas panggung politik negeri Zionis tersebut—bukanlah sekadar anomali lokal. Ia adalah episode terbaru dari deretan kejatuhan rezim dan figur populis-kanan di berbagai belahan dunia, menyusul Partai Republik di Amerika Serikat, Bolsonaro di Brasil, hingga regresi kekuasaan yang dihadapi Aleksandar Vučić di Serbia.
Fenomena ini menghadirkan sebuah pertanyaan besar sekaligus peringatan keras: apakah retorika politik identitas dan nasionalisme kanan masih memiliki masa depan, atau justru sedang berjalan menuju titik nadirnya?
Dalam diskursus ilmu politik, kebangkitan pemimpin sayap kanan kerap dijelaskan melalui lensa populisme. Jan-Werner Müller dalam karyanya What Is Populism? mendefinisikan populisme bukan sekadar gaya politik, melainkan sebuah pandangan moral yang membagi masyarakat menjadi dua kubu yang saling bertarung: “rakyat murni” melawan “elit yang korup”. Para pemimpin sayap kanan mengemas narasi ini dengan bumbu nasionalisme eksklusif, xenofobia, dan penciptaan musuh bersama (scapegoating) demi merawat loyalitas massa.
Namun, teori democratic backsliding (kemunduran demokrasi) yang dikemukakan oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die menunjukkan bahwa rezim-rezim yang dibangun di atas fondasi polarisasi dan pelemahan institusi penyeimbang (checks and balances) memiliki kerentanan struktural yang akut. Ketika para pemimpin ini memegang kekuasaan, kontradiksi internal antara janji populis mereka dengan realitas tata kelola pemerintahan yang buruk mulai terkuak.
Kasus Benjamin Netanyahu memberikan contoh empiris yang sangat terang. Selama bertahun-tahun, Netanyahu mempertahankan kekuasaannya melalui politik keamanan permanen, polarisasi etnis-nasionalis, dan pelemahan supremasi hukum demi menyelamatkan dirinya dari jeratan kasus korupsi. Namun, seperti yang diteorikan oleh Francis Fukuyama dalam dinamika politik pengakuan dan legitimasi, ketika strategi bertahan hidup rezim mengorbankan kohesi sosial fundamental dan gagal menjamin keamanan serta kesejahteraan material warga negara dalam jangka panjang, legitimasi karismatik tersebut runtuh. Kegagalan intelijen dan keamanan masif pada Oktober 2023 menjadi titik balik yang membongkar mitos “Mr. Security” yang selama ini melekat pada Netanyahu.
Pola serupa terlihat jelas dalam kekalahan trah Bolsonaro di Brasil akibat penanganan krisis ekonomi dan kesehatan yang buruk, serta Partai Republik di AS yang kalah dalam pemilu di tengah instabilitas dan polarisasi ekstrem. Terjungkalnya para penguasa ini menegaskan satu hukum besi politik modern: retorika identitas yang memecah belah hanya efektif untuk merebut kekuasaan, tetapi rapuh untuk mengelolanya.
Jatuhnya benteng-benteng pertahanan politik kanan di tingkat global ini seharusnya dibaca sebagai alarm peringatan dini oleh para elite di Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan koalisinya yang kerap menggunakan strategi retorika bernuansa “kanan”—mulai dari narasi ‘anti asing’ hingga militerisasi.
Retorika kanan yang berbasis pada ancaman eksternal, ketakutan akan disintegrasi, atau nasionalisme defensif mungkin efektif untuk mengonsolidasikan dukungan elektoral jangka pendek. Namun, pendekatan ini gagal menjawab persoalan struktural jangka panjang, seperti ketimpangan ekonomi, lapangan kerja, dan keadilan distributif.
Ketika retorika tinggi tidak diimbangi oleh perbaikan institusional yang nyata—seperti perbaikan ekonomi, penguatan penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak sipil—publik akan mengalami kelelahan politik. Di titik inilah legitimasi rezim mulai terkikis dari dalam.
Sejarah kejatuhan Netanyahu, Bolsonaro, Republik dan Vucic membuktikan bahwa tidak ada pemimpin yang kebal terhadap hukum gravitasi politik. Ketika janji-janji kampanye yang provokatif berbenturan dengan realitas penurunan daya beli, krisis biaya hidup, dan kerusakan tatanan demokrasi, massa pendukung yang tadinya fanatik bisa berbalik arah dengan cepat.
Pada akhirnya, kekuasaan Benjamin Netanyahu di Israel runtuh bukan semata karena kekuatan oposisi politik, melainkan karena kebusukan internal dari sistem yang dibangun di atas fondasi perpecahan. Ini adalah pelajaran universal bagi siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan di era modern, termasuk di Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.
Jika rezim hari ini ingin menghindari nasib tragis para pemimpin sayap kanan global yang terjungkal dari kursi kekuasaan, transisi harus segera dilakukan: dari politik retorika nasionalisme menuju politik kinerja. Sebab, pada akhirnya, sejarah telah menuliskan vonisnya: panggung kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan pasti akan runtuh oleh beban dan kontradiksinya sendiri.
Redaksi Energi Juang News
