Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis kabar yang kerap dijadikan amunisi panggung politik oleh pemerintah: angka pengangguran tercatat turun sebanyak 7,38 juta orang. Di atas kertas, statistik ini dibingkai sebagai sebuah prestasi gemilang dari efektivitas kebijakan ketenagakerjaan. Namun, di balik megahnya angka persentase tersebut, tersimpan sebuah metode pencatatan yang amat mengada-ada dan mencederai akal sehat publik.
Bagaimana mungkin seseorang yang hanya bekerja satu jam dalam seminggu—tanpa perlindungan sosial, tanpa kepastian upah, dan tanpa jaminan masa depan—resmi dicap oleh negara sebagai “penduduk yang bekerja”?
Definisi operasional yang digunakan BPS ini bukan sekadar persoalan teknis metodologi statistik internasional (International Labour Organization), melainkan sebuah instrumen administratif yang bergeser fungsi menjadi alat manipulasi definisi. Ketika standar “bekerja” direduksi sedemikian longgar, maka yang sedang dipertontonkan bukan lagi potret kesejahteraan rakyat, melainkan rekayasa birokratis untuk membuat pemerintah tampak berhasil menekan angka pengangguran.
Standar satu jam kerja per minggu mungkin relevan untuk mendeteksi geliat ekonomi subsisten di negara-negara dengan jaring pengaman sosial yang kuat. Namun, ketika diterapkan di negara berkembang dengan sektor informal yang masif seperti Indonesia, standar ini berubah menjadi ‘penutup mata’ yang menyembunyikan krisis tenaga kerja yang sesungguhnya.
Seorang pemulung yang memungut botol plastik selama satu jam dalam seminggu, seorang tukang ojek pangkalan yang seharian hanya mendapat satu penumpang, atau seorang buruh harian lepas yang menganggur enam hari tetapi bekerja satu jam pada hari ketujuh, secara administratif disamakan derajat statistik produktivitasnya dengan seorang pekerja kantoran penuh waktu (full-time worker). Akibatnya, fenomena underemployment (setengah menganggur) dan kerentanan struktural lebur begitu saja ke dalam kategori “bekerja”.
Pemerintah bertepuk tangan atas penurunan angka pengangguran terbuka, sementara jutaan rakyat di bawah permukaan sebenarnya tengah bergulat dengan kemiskinan ekstrem dan ketidakpastian harian. Ini adalah bentuk manipulasi halus: mengubah masalah struktural menjadi keberhasilan statistik.
Pencapaian penurunan pengangguran hingga 7,38 juta orang kehilangan makna substansial ketika kita melihat kualitas dari lapangan pekerjaan yang tercipta. Ekonomi tidak sedang menyediakan pekerjaan yang layak, bermartabat, dan berkelanjutan (decent work), melainkan sekadar menampung tenaga kerja ke dalam sektor-sektor informal berproduktivitas rendah.
Ketika lapangan kerja formal menyusut atau gagal menyerap gelombang angkatan kerja baru, sektor informal menjadi pelampiasan terakhir. Negara kemudian mencatat mereka sebagai “orang yang bekerja” hanya karena mereka melakukan aktivitas ekonomi sekecil apapun demi menyambung nyawa.
Cara pandang seperti ini menunjukkan kegagalan negara dalam membaca realitas makro. Pemerintah terobsesi pada kuantitas angka di atas lembar laporan, alih-alih substansi kesejahteraan di tengah masyarakat. Penurunan angka pengangguran menjadi tidak kredibel ketika daya beli masyarakat melemah, angka PHK terselubung meningkat, dan jaminan sosial tenaga kerja kian jauh panggang dari api.
Sudah saatnya BPS dan pemerintah bersikap jujur kepada publik. Statistik ketenagakerjaan tidak boleh lagi digunakan sebagai kosmetik politik untuk menyenangkan penguasa. Menurunkan pengangguran secara nyata tidak bisa dicapai hanya dengan merevisi definisi agar syarat kelayakan kerja menjadi sangat rendah, melainkan melalui penciptaan lapangan kerja formal yang masif, peningkatan upah riil, dan perlindungan sosial yang komprehensif.
Jika standar “satu jam seminggu” terus dipertahankan tanpa ada koreksi naratif yang transparan mengenai kualitas pekerjaan, maka angka statistik resmi selamanya akan menjadi dusta yang dilembagakan. Publik tidak membutuhkan angka pengangguran yang terlihat indah di atas kertas jika pada kenyataannya dapur jutaan keluarga di luar sana tetap padam, dan masa depan angkatan kerja nasional terus terombang-ambing di atas ilusi kesejahteraan semu.
Redaksi Energi Juang News
