Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Lucu tapi miris, itulah mungkin kalimat paling pas buat menggambarkan Pertamina hari-hari ini. Badan Usaha Milik Negara kebanggaan Indonesia yang seharusnya jadi mesin penggerak energi nasional malah seperti pasien kronis yang tiap tahun kambuh penyakit lamanya. Bedanya, penyakitnya bukan karena kurang minyak, tapi karena kebanyakan “minyak licin” di dalam sistemnya sendiri.
Korupsi Lama Tak Kunjung Selesai: Dari Tata Kelola Minyak hingga LNG
Bayangkan saja, perusahaan sekelas Pertamina masih juga berlubang di sana-sini akibat kasus korupsi. Belum kering ingatan soal dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023 yang bikin negara rugi ratusan triliun, sekarang muncul lagi cerita lawas tapi tak kalah konyol: korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) tahun 2011–2014. Tokohnya? Nama-nama besar mantan petinggi Pertamina.
Menurut catatan KPK, dua pejabat tinggi Hari Karyuliarto (Direktur Gas 2012–2014) dan Yenni Andayani (Senior Vice President Gas & Power 2013–2014) resmi ditahan Juli 2025. Kasus ini adalah kelanjutan dari perkara mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, yang sudah dipenjara 9 tahun setelah dinyatakan bersalah. Kerugiannya bukan main: sekitar 113,84 juta dolar AS, atau kira-kira Rp 1,83 triliun melayang begitu saja dari kas negara.
Baca juga : Ekspor Migas Kalah Sama Game, Tapi Pemerintah Masih Sibuk Cari Tambang
Ember Bocor Bernama Pertamina dan “Tersingkirnya” Para Pembenah
Lucunya, kasus ini sudah terjadi sejak lebih dari satu dekade lalu. Artinya, kebocoran di tubuh Pertamina bukan hal baru. Sistemnya seperti ember bolong yang ditambal setengah hati tiap kali satu lubang ditutup, lubang lain muncul lagi. Dan anehnya, orang-orang yang terlihat mau nambal dengan sungguh-sungguh, seperti Ahok waktu jadi Komisaris Utama, justru tersingkir.
Dalam sidang terbaru, Ahok terang-terangan bilang kalau posisi direksi di Pertamina bisa diganti semaunya Menteri BUMN tanpa keterlibatan Dewan Komisaris. Jadi jangan heran kalau perusahaan sekelas ini sering ganti pilot di tengah badai. Lah, bagaimana kapal minyak mau lurus jalannya kalau nahkodanya diacak-acak terus oleh keputusan politik?
Ahok juga pernah menyinggung bahwa direksi yang dianggap berintegritas justru dicopot. Masalahnya, pengelolaan Pertamina sering tidak berdasarkan meritokrasi, tapi “like and unlike”. Akibatnya, yang jago manuver politik makin naik, sementara yang jago kerja malah terdepak.
Subsidi BBM, Rugi Berlarut, dan Gagasan Subsidi Digital yang Diabaikan
Belum lagi sistem subsidi BBM yang bikin darah Pertamina terus mengalir merah bukan karena semangat, tapi karena rugi terus. Harga tak boleh naik karena alasan populis, padahal biaya operasional membengkak. Ahok sampai mengusulkan sistem subsidi digital, biar tepat sasaran dan efisien. Tapi tentu saja, usulan yang masuk akal seperti itu kalah oleh kepentingan lain yang lebih… “misterius”.
Dan ketika perusahaan ini terus dirundung kasus dari LNG sampai tata niaga minyak, masyarakat seperti dipaksa menonton sinetron bersambung: tiap musim ada plot twist baru, tapi pelakunya tetap orang-orang berjas rapi.
Pertamina: Perusahaan Minyak atau Ladang Basah Elite Politik?
Jadi jangan heran kalau rakyat mulai skeptis. Pertamina ini sebenarnya perusahaan minyak atau ladang basah tempat elite main pasir? Kalau sistem pengangkatannya terus politis, sistem pengadaannya terus manipulatif, dan sistem hukumnya terus lambat membereskan, maka jangan heran kalau minyak negara terus disedot bukan ke tangki, tapi ke rekening pribadi.
Raksasa energi ini tampaknya masih terus lapar, tapi sayangnya, yang dimakan justru duit negara, bukan minyak bumi.
Redaksi Energi Juang News
