Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Beberapa hari terakhir publik disuguhi kabar pergantian besar-besaran dalam dua institusi pertahanan utama negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi terhadap sekitar 702 perwira tinggi, perwira menengah, hingga pegawai negeri sipil termasuk 21 jabatan strategis di Polda Metro Jaya berdasarkan lima surat telegram pada akhir Juni 2025. Sementara di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Panglima Jenderal Agus Subiyanto memutasi 42 perwira tinggi dari tiga matra, termasuk Pangdam Siliwangi dan Gubernur Akmil.
Langkah ini tidak bisa dilihat hanya sebagai langkah administratif. Mengingatkan bahwa mutasi semata tidak cukup jika tidak diiringi pembenahan internal dan peningkatan kinerja untuk menjadikan Polri profesional, transparan, dan dapat dipercaya publik. Bukan hanya persoalan pergantian wajah, namun juga soal integritas dan penyelesaian berbagai kasus besar yang selama ini menjadi sorotan publik.
Memang, mutasi di tubuh Polri merupakan hal rutin seperti rotasi 1.255 personel terhadap berbagai jabatan pada Maret 2025, yang disampaikan sebagai upaya regenerasi dan penyegaran organisasi. Namun, publik bertanya: setelah rotasi ini, apa target reformasi yang ingin dicapai? Apakah kasus rampasan mafia, pengungkapan kematian diplomat yang menunggu kejelasan, dan laporan masyarakat yang belum tertangani akan menjadi prioritas? Jika tidak, mutasi akan menjadi ritual tahunan tanpa perubahan substansi.
Sama halnya di TNI, rotasi 42 perwira tinggi sejak Juli–Agustus 2025 mencakup pos-pos penting seperti Pangdam III/Siliwangi dan Gubernur Akademi Militer (Akmil). Mutasi ini diklaim sebagai keputusan strategis untuk penyegaran. Namun publik awam perlu tahu: apakah ini sekadar pergantian figur atau benar-benar bentuk evaluasi profesionalisme dan efisiensi struktur?
Kritik utama muncul karena dua institusi ini sering menjadi sorotan saat ada pelanggaran atau kasus besar. Dalam konteks Polri, mutasi diharapkan bisa menjadi momentum memperkuat tata nilai etika internal, membangun kultur responsif terhadap pengaduan masyarakat, dan menuntaskan kasus-kasus yang membeku. Jangan tunggu laporan viral baru bertindak; setiap laporan wajib ditindaklanjuti dengan cepat.
Struktur militer TNI yang tertutup sering dikhawatirkan tak mengakomodasi kritik dari luar. Jika mutasi ini tak dibarengi transparansi proses dan ruang bagi civil oversight, maka perubahan hanya menjadi simbolisme. Citra TNI akan tetap stagnan jika masyarakat paling tahu adalah nama jenderal yang berpindah jabatan saat publik terkena dampak bencana, bukan inovasi responsif yang dilakukan di lapangan.
Kita tidak menolak mutasi sebagai mekanisme organisasi. Tapi, pergantian besar tanpa reformasi nyata sama saja membongkar rak lama tanpa mengganti buku di dalamnya. Polri perlu memfokuskan diri pada pembenahan internal lebih ketat soal integritas, antikorupsi mini, dan profesionalitas penyelidikan. TNI perlu membuka ruang dialog dengan lembaga sipil soal akuntabilitas dan efektivitas peran dalam penanganan bencana maupun operasi kemanusiaan.
Public trust bukan dibangun lewat nama kapolda baru atau pangdam baru, melainkan lewat tindakan nyata: transparansi penyelesaian kasus, pelayanan cepat ke masyarakat, dan kebijakan yang responsif terhadap kritik. Jika tidak, mutasi besar akan ditanggapi sebagai pergantian kursi kosong banyak nama berganti, tetapi wajah institusi tetap sama.
Polri dan TNI saat ini diuji oleh publik yang semakin melek politik dan hukum. Mutasi ini bisa menjadi pintu masuk reformasi, jika diikuti oleh kerja konsisten. Jika tidak: kita akan terus melihat kepemimpinan berubah, tetapi masalah yang sama terus menumpuk. Reformasi institusi bukan sekadar soal nama di atas kertas, tetapi soal kepercayaan yang harus diuangkan dalam pelayanan kepada rakyat.
Redaksi Energi Juang News
