Di tengah menguatnya tuntutan pasar global terhadap komoditas ramah lingkungan, label keberlanjutan kerap diagungkan sebagai penyelesai masalah ekologis. Di industri kelapa sawit, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) memegang peranan sentral sebagai standar internasional yang menjanjikan praktik sawit bersih, ramah lingkungan, dan beretika.
Namun, temuan di lapangan terus menunjukkan jurang yang lebar antara klaim norma yang dijanjikan dengan realitas kerusakan ekologis dalam kenyataan. Sertifikasi keberlanjutan RSPO terindikasi kuat bergeser fungsi: dari instrumen transformasi menuju alat greenwashing korporasi.
Secara teoretis, konsep greenwashing—sebagaimana diperkenalkan oleh Jay Westerveld—merujuk pada praktik komunikasi organisasi yang secara menyesatkan membangun citra ramah lingkungan untuk menutupi dampak buruk dari operasional dasarnya. Ketika kriteria keberlanjutan disederhanakan menjadi lembaran sertifikat tanpa pengawasan ketat, ekolabel tidak lebih dari sekadar strategi komodifikasi citra (image commodification).
Ketidaktepatan fungsi sertifikasi ini terkonfirmasi oleh data lapangan. Temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama TuK INDONESIA mengungkapkan keberadaan titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan (confidence level) di atas 80 persen di dalam wilayah konsesi milik perusahaan-perusahaan anggota RSPO. Tingkat kepercayaan yang tinggi pada data satelit ini memetakan potensi kuat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fakta ini secara gamblang menegaskan bahwa keanggotaan maupun sertifikasi RSPO gagal menjamin perusahaan terbebas dari praktik pembersihan lahan berbiaya murah yang merusak lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masyarakat adat dan lokal, serta penghancuran ekosistem secara terstruktur.
Kegagalan ini berakar pada pola relasi kekuatan dalam tata kelola keberlanjutan voluntaristik. Teori Ekonomi Politik Lingkungan melihat bahwa lembaga sertifikasi independen sering kali terjebak dalam dilema kepentingan (conflict of interest). Sebagai lembaga yang anggotanya mencakup pelaku industri, daya tawar penegakan aturan RSPO kerap melunak demi mempertahankan dominasi pasar. Sertifikasi akhirnya berfungsi sebagai “tameng legitimasi” (legitimacy shield) yang melindungi korporasi dari tuntutan hukum formal, kritik publik, maupun boikot konsumen, sembari terus mengeruk keuntungan dari penguasaan lahan.
Mengaitkan kelestarian lingkungan sekadar dengan kepemilikan sertifikat RSPO adalah kekeliruan fatal. Label hijau yang diberikan tanpa mekanisme korektif yang tajam tidak hanya membohongi konsumen global, tetapi juga melanggengkan ketidakadilan ekologis di daerah penghasil. Sertifikasi tidak boleh dijadikan instrumen untuk menghapus tanggung jawab pidana maupun perdata atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM yang telah terjadi.
RSPO harus melakukan reformasi mendasar pada mekanisme pengawasan dan evaluasinya. Keanggotaan dan sertifikasi tidak boleh berkedudukan lebih tinggi daripada hukum negara. Setiap perusahaan anggota yang terbukti memiliki titik panas di konsesinya, melakukan pengusulan lahan tanpa persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC), atau merusak kawasan bernilai konservasi tinggi harus dikenai sanksi tegas—mulai dari pencabutan sertifikat, pencoretan keanggotaan, hingga kewajiban pemulihan ekologis (ecological restoration).
Jika RSPO membiarkan sertifikasinya terus dipakai sebagai kedok greenwashing, maka kredibilitas skema keberlanjutan sukarela akan runtuh sepenuhnya. Sudah saatnya penegakan hukum yang mengikat dan akuntabilitas nyata mengambil alih peran, agar komitmen perlindungan bumi tidak lagi terhenti di atas lembaran kertas sertifikat.
Redaksi Energi Juang News
