Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Di tengah gempuran informasi digital yang cepat dan deras, masyarakat Indonesia terlihat lebih tertarik pada berita-berita hiburan, konflik personal publik figur, hingga narasi politik yang sensasional, dibandingkan laporan kritis dan berbasis fakta.
Fenomena ini terlihat jelas dalam respons publik terhadap media kritis seperti Tempo, yang justru dihujat saat berusaha membongkar kebijakan publik atau mengungkap penyimpangan kekuasaan.
Tagar seperti #XTempoPengkhianatBangsa bukan hanya bentuk polarisasi politik, tapi juga cerminan krisis literasi media masyarakat Indonesia.
Dalam teorinya tentang Uses and Gratifications, Elihu Katz dan Jay Blumler menjelaskan bahwa audiens cenderung memilih media dan isi konten berdasarkan kebutuhan psikologis mereka, seperti hiburan, pelarian, atau penguatan identitas.
Di Indonesia, kebutuhan akan hiburan seringkali mengalahkan minat terhadap konten edukatif atau analisis mendalam. Laporan Reuters Institute menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia memanfaatkan sejumlah media social dalam mengonsumsi berita dimana sosmed isinya dominan dengan konten hiburan dan konflik selebritas, bukan berita investigatif. Dan ternyata, tingkat kepercayaan masyarakat pada berita tergolong rendah (39%).
Lalu, apa yang harus dilakukan oleh media? Di sinilah tantangan etis muncul. Apakah media harus mengikuti arus selera pasar yang dangkal, atau tetap menjaga idealismenya sebagai pilar keempat demokrasi? Jawaban idealnya adalah: media tidak boleh menyerah pada tekanan algoritma atau selera sesaat.
Dalam demokrasi, media punya tanggung jawab moral untuk menjadi penyeimbang kekuasaan dan pendidik publik, sebagaimana ditegaskan dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers bahwa informasi harus disajikan secara faktual, independen, dan berimbang.
Meskipun mayoritas masyarakat mungkin lebih tertarik pada konten ringan, media sebaiknya tetap menyisipkan edukasi politik yang cerdas di sela pemberitaan populer.
Tugas media bukan sekadar menyenangkan pembaca, tapi membentuk warga negara yang berpikir kritis. Jika media tunduk sepenuhnya pada selera pasar, maka bukan hanya independensi yang hilang, tapi masa depan demokrasi yang sehat pun ikut terancam.
Redaksi Energi Juang News
