Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Selamat datang di era “Hilirisasi,” sebuah kata mantra yang jika diucapkan di podium politik, otomatis akan mengundang riuh tepuk tangan. Narasi yang dijual sangatlah heroik: Indonesia tidak lagi boleh menjadi “tukang gali” yang menjual tanah airnya dengan harga murah ke luar negeri.
Kita harus punya pabrik sendiri, nilai tambah sendiri, dan tentu saja, harga diri sendiri. Namun, jika kita sedikit menyibak tirai beludru di balik panggung megah ini, kita akan menemukan sebuah perjamuan makan malam eksklusif yang kursinya sudah dipesan jauh-jauh hari oleh wajah-wajah yang familiar.
Hilirisasi, dalam praktiknya, adalah permainan “barang mahal.” Membangun satu unit smelter membutuhkan modal triliunan rupiah angka yang membuat pengusaha lokal kelas teri langsung mulas. Maka, jangan heran jika pemain besar di balik raksasa pemurnian nikel dan bauksit ini adalah mereka yang memiliki “paspor sakti” di dunia politik dan bisnis.
Jika Anda menelusuri struktur kepemilikan di balik konsesi-konsesi besar ini, Anda akan menemukan jaring laba-laba yang menghubungkan nama-nama di jajaran kabinet, petinggi partai, hingga mantan jenderal. Ini bukan sekadar hilirisasi industri, melainkan “hilirisasi kepentingan.
Kebijakan larangan ekspor bijih mentah adalah karpet merah yang digelar negara untuk memastikan bahwa pasokan bahan baku hanya mengalir ke pabrik-pabrik milik lingkaran elit ini. Secara ajaib, kebijakan publik dan keuntungan pribadi bertemu dalam satu titik koordinat yang sangat presisi.
Lalu, bagaimana dengan nasib “rakyat” yang namanya selalu dijual dalam setiap pidato? Katanya, hilirisasi akan membuka ribuan lapangan kerja. Memang benar, gerbang pabrik terbuka, tetapi sering kali yang masuk adalah mereka yang berbicara dalam bahasa yang berbeda dengan penduduk lokal.
Industri smelter adalah industri padat modal dan teknologi tinggi. Karena kita lebih sibuk membangun gedung daripada membangun otak manusia, terjadilah “gap” kompetensi yang menganga. Alhasil, teknologi didatangkan dari negara donor, dan secara paket lengkap, tenaga kerjanya pun ikut diboyong dengan alasan “ahli teknis.” Pemuda lokal? Mereka sering kali cukup puas menjadi petugas keamanan atau buruh kasar di lingkar luar, menonton dari balik pagar kawat sementara nilai tambah yang dijanjikan terbang kembali ke negeri asal sang investor.
Ketergantungan kita pada teknologi dan tenaga kerja asing ini menciptakan ironi yang pahit: kita merasa berdaulat karena mengolah bijih di dalam negeri, padahal kita hanya menyewakan tanah dan paru-paru warga lokal untuk mesin-mesin asing yang kuncinya dipegang oleh segelintir oligarki.
Hilirisasi saat ini lebih terlihat seperti proyek “nasionalisme kosmetik.” Di permukaannya tampak cantik dengan angka ekspor yang meroket, namun di dalamnya, ia adalah mesin pengumpul kekayaan bagi mereka yang sudah terlanjur kaya.
Jika pemerintah tidak segera serius melakukan transfer teknologi dan transparansi kepemilikan, hilirisasi hanya akan menjadi babak baru dalam buku sejarah kita: tentang bagaimana kekayaan alam dikeruk secara legal, dibungkus narasi suci, namun manfaatnya hanya berputar di meja makan para petinggi.
Redaksi Energi Juang News
