Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul beberapa waktu lalu, bahwa donasi publik untuk bencana Sumatra memerlukan izin dari pemerintah menuai polemik.
Meskipun belakangan Mensos mengatakan dalam situasi bencana, pengumpulan donasi bisa dilakukan tanpa izin dulu, tetap saja dia mengimbau agar lembaga atau perorangan yang mengumpulkan donasi mengurus perizinan setelah penyaluran bantuan selesai.
Mensos seharusnya bisa berakal sehat. Dan manifestasi dari akal sehat itu adalah orientasi pada upaya agar para korban bencana Sumatra.
Bukannya fokus pada keharusan bantuan bagi para korban memperoleh izin.
Bila Mensos fokus pada hal terakhir, artinya akal sehat yang bersangkutan sedang terganggu.
Sebagai representasi pemerintah, seharusnya Mensos lebih fokus pada percepatan bantuan dan penanganan darurat di lapangan. Sebab situasi di lapangan sangat buruk.
Di Aceh, ada tujuh bupati telah menyatakan ketidaksanggupan menangani tanggap darurat banjir dan longsor yang menimpa wilayah itu.
Dan berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga kini ada 3,2 juta jiwa terdampak bencana Sumatra. Jutaan jiwa itu tersebar di 51 kabupaten di Sumatra, yang sebagian besar daerah itu adalah kawasan perkotaan.
Sehingga, sangat aneh ketika Mensos justru lebih fokus mengingatkan soal mekanisme administrasi bagi bantuan, di saat rakyat menderita.
Meskipun tujuan perizinan disebut untuk akuntabilitas, namun sejatinya pernyataan Mensos itu cerminan lamban dan inefisiennya birokrasi pemerintah dalam merespons situasi.
Mensos semestinya menyadari, respons bencana adalah masalah kemanusiaan yang harus didahulukan dari aturan formal yang kaku. Terutama saat nyawa menjadi taruhannya.
Semoga Mensos segera pulih akal sehatnya.
Redaksi Energi Juang News
