Reformasi 1998 tidak lahir dari ruang hampa. Ia ditebus dengan darah, keringat, dan jerit histeris rakyat Indonesia yang mendesak berhentinya tirani Orde Baru. Di antara gugatan paling mendasar yang memicu kemarahan publik saat itu adalah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Takut akan bahaya laten KKN yang merusak tatanan bernegara, bangsa ini menyepakati sacred promise (janji suci) melalui Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Sayangnya, memasuki lebih dari dua dekade Reformasi, janji suci itu justru diamputasi secara terbuka oleh elite kekuasaan. Kasus mutakhir yang menyayat rasa keadilan publik adalah pengangkatan anak-anak Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya. Tindakan ini bukan sekadar kebijakan administratif biasa, melainkan pencederaan terbuka terhadap cita-cita Reformasi 1998 dan kemunduran serius dalam tata kelola pemerintahan (good governance).
Secara teoretis, sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menjelaskan bagaimana elite mereproduksi kekuasaannya melalui konsep capital conversion (konversi modal). Seorang pejabat yang memiliki modal politik dan jabatan publik menggunakan kewenangannya untuk mengonversi posisi tersebut menjadi modal ekonomi dan simbolis bagi keluarganya. Pengangkatan anak kandung menjadi tenaga ahli kementerian adalah bentuk konkret dari nepotistic capital conversion. Kekuasaan publik diusung bukan untuk pelayanan publik (public service), melainkan dijadikan alat transmisi kesejahteraan dan privilese keluarga.
Langkah ini menciptakan apa yang disebut Bourdieu sebagai habitus nepotisme: sebuah kondisi di mana praktik mendahulukan kerabat dianggap biasa, dinormalisasi, dan dibungkus dengan argumen kelayakan subjektif seperti “kepercayaan” atau “kapabilitas”. Padahal, di dalam ranah birokrasi publik, kriteria utama pendelegasian wewenang dan posisi adalah meritokrasi, bukan garis keturunan (kinship).
Dari perspektif etika publik dan administrasi negara, nepotisme di kementerian mencederai asas penanganan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest). Ketika seorang menteri mengangkat anak kandungnya sendiri sebagai penasihat atau tenaga ahli, akuntabilitas dan pengawasan internal dipastikan tumpul. Bagaimana mungkin seorang bawahan (anak) memberikan kritik objektif kepada atasan (ayah), atau sebaliknya, bagaimana mungkin menteri melakukan evaluasi kinerja secara independen tanpa bias ikatan darah?
Tindakan ini pun merampas kesempatan anak-anak bangsa lain yang mungkin jauh lebih kompeten, berpendidikan, dan berpengalaman untuk mengabdi pada negara. Ini adalah bentuk discrepancy moral yang menyuburkan ketimpangan akses kekuasaan.
Sosiolog dan filsuf Francis Fukuyama dalam karyanya Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity menekankan bahwa keandalan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh high-trust culture (budaya saling percaya). Nepotisme adalah racun utama yang merusak social trust. Ketika masyarakat melihat posisi-posisi strategis kementerian dibagikan layaknya warisan keluarga (family business), kepercayaan publik terhadap institusi negara runtuh. Public trust berganti menjadi skeptisisme yang destruktif.
Lagipula, sangat ironis ketika praktik ini terjadi di Kementerian Haji dan Umrah—sebuah lembaga baru yang mengemban amanah suci mengurus perjalanan ibadah jutaan umat Islam Indonesia. Lembaga yang seharusnya berdiri di atas fondasi moralitas tinggi, transparansi, dan kesucian spiritual, justru mengawali derap langkahnya dengan bayang-bayang nepotisme familial.
Semangat Reformasi 1998 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan meritokrasi, bukan negara kekeluargaan dalam arti oligarkis. Ketika elite tanpa rasa canggung mempraktikkan nepotisme di ruang publik, mereka sebenarnya sedang mengirimkan pesan bahaya: bahwa perjuangan Reformasi 1998 telah selesai dan dikalahkan oleh keserakahan elite.
Kita tidak boleh membiarkan normalisasi nepotisme ini terus berlangsung. Pembiaran terhadap kasus di Kementerian Haji dan Umrah akan menjadi preseden buruk yang melegitimasi menteri-menteri lain untuk melakukan hal serupa: menjadikan kementerian sebagai family office (kantor keluarga).
Presiden dan lembaga pengawas seperti Ombudsman RI serta KPK harus mengambil sikap tegas. Etika publik (public ethics) harus ditempatkan di atas kepentingan privat dan ikatan kekerabatan. Jika bangsa ini ingin menghormati darah para pejuang Reformasi 1998, maka pimpinan kementerian harus segera meralat keputusan tersebut dan mengembalikan prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan publik.
Negara ini didirikan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk menyejahterakan anak dan cucu para pemegang kekuasaan.
Redaksi Energi Juang News
