Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Di balik pertumbuhan ekonomi dan klaim kemajuan infrastruktur, ada jeritan ribuan warga yang terbungkam dalam rantai modern perbudakan: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Angka 1.114 korban dari 353 kasus yang terungkap sepanjang 2025 bukanlah sekadar statistik; itu adalah wajah kegagalan sistemik dalam melindungi hak paling dasar manusia. Komnas HAM bahkan menyebut kondisi ini sebagai “darurat TPPO,” sebuah alarm keras yang seharusnya membuat kita terjaga.
Pemerintah memang tidak diam. Langkah seperti pendirian direktorat khusus di bawah Polri untuk menangani kasus siber dan TPPO adalah sinyal positif. Namun, kita terjebak di “Tingkat 2” dalam standar internasional cukup, namun masih jauh dari kata memenuhi standar minimum pemberantasan. Mengapa? Karena upaya kita masih bersifat reaktif, belum proaktif.
Masalah utamanya adalah absennya sistem identifikasi korban yang komprehensif. Saat ini, banyak korban yang justru berakhir di balik jeruji besi atau dideportasi karena dianggap melanggar hukum, padahal mereka adalah korban eksploitasi. Kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional yang terintegrasi membuat perlindungan korban menjadi sangat bergantung pada lokasi geografis dan anggaran daerah.
Tragisnya, rumah perlindungan yang seharusnya menjadi tempat pemulihan, justru sering kali memberlakukan pembatasan ketat menyita paspor dan membatasi gerak yang pada akhirnya membuat korban memilih melarikan diri, sehingga proses hukum terhadap pelaku pun terhenti.
Lebih buruk lagi, korupsi dan keterlibatan oknum pejabat masih menjadi “hantu” yang melumpuhkan penegakan hukum. Kasus bupati yang mengeksploitasi ratusan orang di perkebunan kelapa sawit adalah bukti nyata bagaimana kekuasaan disalahgunakan untuk perbudakan. Ketika penegak hukum lebih memilih mediasi daripada investigasi pidana, atau ketika hukuman bagi pelaku masih tergolong ringan, maka TPPO akan terus menjadi bisnis yang menggiurkan bagi para predator manusia.
UU PTPPO tahun 2007 pun perlu segera diamandemen. Syarat pembuktian adanya “kekerasan atau paksaan” dalam kasus perdagangan seks anak adalah celah hukum yang sering menghambat vonis maksimal. Kita butuh aturan yang lebih tegas, yang tidak memberikan ruang gerak bagi pelaku untuk berlindung di balik interpretasi hukum yang ambigu.
Pemberantasan TPPO bukan hanya tugas polisi. Ini membutuhkan koordinasi antarlembaga yang nyata, basis data terpusat yang akurat, dan keberanian untuk memutus mata rantai korupsi di sektor-sektor berisiko tinggi seperti perikanan, perkebunan, dan industri ekstraktif.
Sudah saatnya negara berhenti memandang korban sebagai beban. Berikan mereka kebebasan, pemulihan yang manusiawi, dan keadilan yang utuh. Tanpa perubahan paradigma dan tindakan yang radikal, kita hanya akan terus mencatat ribuan korban baru, sementara para pelaku tetap berkeliaran dengan bebas. Rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar rencana aksi di atas kertas.
Oleh: Esteria Tamba
(Mahasiswa, Penulis)
