Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Disparitas Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia pada 2026 mencerminkan ketidakseimbangan struktural yang memperburuk dinamika tenaga kerja nasional. UMP Jakarta sebesar Rp5,7 juta kontras tajam dengan Rp2,3 juta di Jawa Barat, sementara Papua mencapai Rp4,5 juta namun terkikis oleh infrastruktur lemah yang menurunkan nilai riilnya.
Formula konvensional berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi gagal mengatasi kesenjangan regional ini, malah mendorong migrasi buruh masif ke kota besar seperti Jakarta. Fenomena ini memperparah kemacetan lalu lintas dan pembentukan permukiman kumuh (slum) di Pulau Jawa, sebagaimana terlihat dari lonjakan urbanisasi tidak terkendali.
Lebih ironis lagi, biaya hidup di Jakarta seringkali lebih rendah dibandingkan wilayah penyangga seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang di mana akses transportasi dan fasilitas dasar lebih mahal.
Hal ini menimbulkan absurditas: buruh enggan bertahan di daerah asal meski UMP lebih rendah, karena daya beli riil tidak sebanding. Dari perspektif ekonomi regional, disparitas ini menghambat pemerataan pembangunan, memperlemah daya saing provinsi pedalaman, dan membebani infrastruktur metropolitan.
Data dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkap tren mengkhawatirkan: proporsi pekerja berupah di bawah Upah Minimum Regional (UMR) melonjak dari 63% pada 2021 menjadi 84% pada 2024. Sektor transportasi, pertambangan, dan penyediaan akomodasi mendominasi, dengan pekerja rata-rata bekerja 48 jam per minggu melebihi standar ILO.
Celios merekomendasikan redefinisi pengukuran kemiskinan berbasis disposable income serta penerbitan Peraturan Presiden untuk koordinasi lintas lembaga dalam indikator baru. Pendekatan ini krusial karena UMR sering kali bukan kepastian, melainkan “pilihan” bagi pekerja rentan.
Namun, analisis objektif harus mempertimbangkan dilema pengusaha. Kenaikan UMP ekstrem membebani usaha kecil-menengah (UKM) di Jakarta, di mana biaya operasional sewa lahan, energi, dan logistic sudah membengkak. Bagi pengusaha di Jawa Barat atau Karawang, UMP rendah memungkinkan daya saing ekspor, tapi berisiko eksodus tenaga kerja.
Upah di bawah UMR sering muncul dari kontrak informal atau outsourcing untuk menekan biaya, meski melanggar UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Pengusaha menghadapi tekanan globalisasi: biaya tenaga kerja Indonesia masih kompetitif dibanding ASEAN, tapi penegakan ketat bisa picu PHK massal atau relokasi pabrik ke negara tetangga.
Secara netral, solusi memerlukan reformasi holistik: formula UMP berbasis biaya hidup riil dan produktivitas regional, insentif pajak untuk UKM di daerah tertinggal, serta penguatan pengawasan upah minimum melalui data disposable income. Tanpa itu, disparitas UMP tak hanya gagal lindungi pekerja, tapi juga ancam keberlanjutan usaha. Kebijakan inklusif diperlukan agar hak upah jadi kepastian, bukan jebakan dilema.
Redaksi Energi Juang News
