Energi Juang News, Jakarta— Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa kekayaan Indonesia tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Dalam sambutannya melalui video di acara Repnas National Conference di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan. Prabowo menyatakan, “[Saya diberi mandat] untuk menjaga dan mengamankan kekayaan seluruh rakyat Indonesia, untuk bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia, dan tidak hanya segelintir orang-orang Indonesia.”
Sebagai langkah konkret, Prabowo berencana membentuk Badan Penerimaan Negara yang bertugas mengoptimalkan penerimaan negara, termasuk dari pajak atas harta kekayaan orang super kaya. Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperdalam sumber pendapatan negara.
“Mungkin kita bisa lihat waktu kementerian penerimaan negara terjadi saya ingin ada di sana satu sel yang khususkan diri bagaimana perdalam masalah keuangan kita,” ucapnya dalam UOB Economic Outlook 2024 di Jakarta.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) merekomendasikan pemerintah untuk segera mengenakan pajak atas harta kekayaan orang super kaya di Indonesia.
Dalam riset berjudul “Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin” yang dipublikasikan pada September 2024, terungkap bahwa kekayaan 50 triliuner teratas di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang di Indonesia.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyatakan, “Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%. Ini adalah cerminan ketimpangan yang semakin menghambat mobilitas sosial.”
Celios mencatat bahwa dengan mengenakan pajak kekayaan (wealth tax) sebesar 2% dari total kekayaan 50 triliuner terkaya di Indonesia, negara dapat mengumpulkan sekitar Rp 81,56 triliun per tahun.
Dana ini dapat digunakan untuk membangun 339 ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memberikan makan siang gratis kepada 15 juta warga selama setahun, membiayai lebih dari 558 juta paket bantuan beras untuk keluarga miskin, dan membiayai biaya kuliah 18,5 juta mahasiswa.
Prabowo juga menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan negara. “Kita akan melaksanakan hilirisasi yaitu kekayaan Indonesia harus diolah di Indonesia,” katanya.
Ia mencontohkan bahwa setelah larangan ekspor nikel mentah diberlakukan pada tahun 2020, penghasilan dari ekspor nikel pada tahun 2022 meningkat drastis menjadi 33,8 miliar dolar AS, naik 10 kali lipat dibandingkan tahun 2017.
Dengan berbagai langkah ini, Prabowo menunjukkan komitmennya untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia, memastikan bahwa kekayaan negara benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat.
Redaksi Energi Juang News
