Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Pemekaran wilayah di Indonesia selalu datang dengan retorika yang terdengar nyaris religius: demi pemerataan pembangunan, demi mendekatkan negara ke rakyat, demi keadilan sosial. Bahasa ini diulang dari mimbar ke mimbar, dari naskah akademik ke baliho politik. Namun setelah dua dekade reformasi dan ratusan daerah otonom baru lahir, pertanyaan mendasarnya justru makin relevan: apakah pemekaran benar-benar menjawab ketimpangan, atau hanya cara paling sopan untuk membagi-bagi kekuasaan?
Pemekaran Wilayah: Antara Desentralisasi dan Kursi Kekuasaan
Secara hukum, pemekaran bukan urusan selera politik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tegas mensyaratkan kemampuan ekonomi, kesiapan administratif, kapasitas kelembagaan, serta tujuan nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemekaran dimaksudkan sebagai instrumen rasional untuk memperbaiki layanan publik. Namun dalam praktik politik lokal, norma hukum itu kerap direduksi menjadi checklist administratif. Dokumen dipenuhi, rekomendasi dikejar, tetapi pertanyaan kunci apakah daerah ini sanggup hidup mandiri nyaris tak pernah dijawab jujur.
Di titik inilah pemekaran berubah rupa. Ia bukan lagi alat desentralisasi, melainkan panggung distribusi jabatan. Ketika Indeks Pembangunan Manusia kalah penting dibanding pembentukan struktur birokrasi baru, pemekaran menjelma menjadi apa yang bisa disebut kursiologi politik. Kepala daerah baru, DPRD baru, dinas baru sementara kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat tetap berjalan di tempat.
Baca juga : Gedung 40 Lantai dan Kooptasi Islam oleh Kekuasaan
Data pascareformasi memperkuat ironi ini. Sejak 1999 hingga kini, sekitar 223 daerah otonom baru dibentuk, sebagian besar secara tergesa-gesa dan minim kajian mendalam. Banyak di antaranya gagal mencapai kemandirian fiskal dan hidup dalam ketergantungan permanen pada transfer pusat. Pendapatan Asli Daerah lemah, APBD rapuh, dan belanja terbesar justru terserap untuk gaji serta operasional birokrasi. Pemekaran memang memecah peta administratif, tetapi gagal memecah kemiskinan.
Ketimpangan pun tidak otomatis menyempit. Indikator seperti GINI Ratio menunjukkan bahwa pemekaran tidak serta-merta menciptakan keadilan sosial. Negara hadir secara structural dalam bentuk gedung dan jabatan namun absen secara substantif dalam menjamin kesejahteraan. Rakyat mendapatkan pemerintah baru, tetapi bukan hidup yang lebih baik.
Papua, Desentralisasi Fiskal, dan Ilusi Pembangunan
Konteks Papua memperlihatkan dilema ini secara gamblang. Pemekaran provinsi diklaim sebagai solusi atas luas wilayah dan keterisolasian. Namun tanpa kesiapan fiskal dan sumber daya manusia yang memadai, pemekaran justru berisiko memperbesar beban sosial dan konflik administratif. Negara tampak sibuk menggambar peta baru, tetapi lupa membangun fondasi ekonomi dan kapasitas lokal.
Masalah ini diperparah oleh hubungan keuangan pusat daerah yang timpang. Konstitusi menegaskan bahwa pembagian fiskal harus adil dan selaras, tetapi realitas berkata lain. Sekitar 80 persen APBN dikelola pemerintah pusat, sementara hanya 20 persen dibagi ke 546 daerah otonom.
Ironisnya, pada tahun anggaran 2026, dana transfer ke daerah justru mengalami penurunan. Dalam kondisi seperti ini, desentralisasi terdengar seperti janji, sementara praktiknya menyerupai sentralisasi yang disamarkan.
Akhirnya, pemekaran wilayah hari ini lebih sering menjadi jawaban atas kepentingan elite ketimbang kebutuhan rakyat. Selama desain fiskal tidak adil dan pemekaran terus dipaksakan tanpa kapasitas, desentralisasi hanya akan menjadi slogan kosong. Negara boleh memekarkan wilayah, tetapi tanpa keberanian membenahi relasi kekuasaan dan keuangan, yang benar-benar berkembang hanyalah ilusi pembangunan.
Redaksi Energi Juang News
