Energi Juang News, Jakarta— Kritik internasional menguat setelah kabinet keamanan Israel menyetujui langkah untuk memperluas kendali atas wilayah Tepi Barat yang diduduki. Sejumlah negara Muslim, termasuk Indonesia, menilai kebijakan itu sebagai tindakan ilegal yang mengancam perdamaian kawasan.
Sikap Tegas Negara-Negara Muslim
Dalam pernyataan bersama yang dikutip dari akun resmi Kementerian Luar Negeri RI di X, Selasa (10/2/2026), Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Qatar menyampaikan kecaman keras terhadap langkah Israel tersebut.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Qatar mengutuk keras keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum…” demikian bunyi pernyataan resmi itu.
Baca juga : Sikap Indonesia soal Israel di Board of Peace
Para Menlu menegaskan, Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Kebijakan tersebut, menurut mereka, hanya akan memperburuk ketegangan dan memicu konflik baru di kawasan.
Pelanggaran Hukum Internasional
Negara-negara Muslim itu menolak keras langkah Israel yang dinilai merusak prospek Two State Solution dan upaya perdamaian antara Palestina dan Israel.
“Para Menteri menyatakan penolakan mutlak mereka terhadap tindakan ilegal ini… yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional,” tulis mereka.
Lebih lanjut, para menteri mengingatkan bahwa kebijakan penguasaan baru di Tepi Barat bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang menegaskan larangan terhadap perubahan demografi di wilayah Palestina yang diduduki. Langkah itu juga melanggar pendapat penasihat Mahkamah Internasional 2024, yang menilai praktik Israel di wilayah tersebut sebagai tindakan ilegal.
Desakan untuk Komunitas Internasional
Negara-negara Muslim itu menyerukan agar komunitas internasional mengambil tindakan tegas demi menghentikan eskalasi berbahaya yang dilakukan Israel. Mereka juga mendorong pemenuhan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
“Langkah ini penting untuk mencapai perdamaian yang adil dan stabil di Timur Tengah,” tulis pernyataan para Menlu.
Israel Kukuh Pertahankan Kebijakan
Sementara itu, kabinet keamanan Israel menegaskan akan melanjutkan langkah memperluas kendali di Tepi Barat. Menurut laporan AFP, Senin (9/2/2026), keputusan itu diumumkan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant melalui pernyataan gabungan, Minggu (8/2) waktu setempat.
“Kabinet keamanan hari ini menyetujui serangkaian keputusan… yang secara fundamental mengubah realitas hukum dan sipil di Yudea dan Samaria,” kata keduanya, menggunakan istilah Alkitabiah untuk Tepi Barat.
Redaksi Energi Juang News
