Tuduhan bahwa Pancasila sudah usang biasanya datang dari dua arah sekaligus: dari mereka yang menilainya terlalu abstrak untuk menjawab persoalan konkret, dan dari mereka yang melihat jarak menganga antara pidato pejabat yang mengutip Pancasila dengan kenyataan hidup rakyat. Suara semacam ini paling sering muncul dari kalangan muda yang tumbuh di tengah berita korupsi, ketimpangan ekonomi, dan janji politik yang berulang tanpa bukti. Tuduhan ini keliru jika sasarannya Pancasila sebagai gagasan. Tapi ia tepat sasaran jika yang dikritik adalah cara negara mempraktikkannya.
Persoalannya bukan Pancasila kehilangan makna, melainkan urutan pelaksanaannya yang selama ini terbalik. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, kerap diperlakukan sebagai titik berangkat—seolah begitu rakyat taat beragama, seluruh nilai lain otomatis mengikuti. Padahal menuntut penghayatan ketuhanan yang tulus dari warga yang masih berhadapan dengan ketimpangan tanah, upah yang tak layak, dan layanan kesehatan yang timpang antarwilayah adalah permintaan yang berat sebelah. Sulit membicarakan hubungan manusia dengan Tuhan secara jujur ketika sebagian warga negara masih berjuang memperoleh hak paling dasar atas keadilan.
Hal serupa berlaku pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah mengandaikan kesetaraan posisi tawar di antara peserta. Ketika sebagian kelompok masyarakat tak punya akses informasi, pendidikan, atau kekuatan ekonomi yang setara, forum musyawarah gampang berubah menjadi ruang legitimasi bagi kepentingan yang sudah kuat sejak awal, bukan ruang tawar yang sesungguhnya. Begitu pula sila ketiga, persatuan Indonesia, sulit tumbuh dari ketimpangan yang dibiarkan berlarut, sebab rasa senasib hanya lahir dari pengalaman keadilan yang dirasakan bersama, bukan dari slogan atau upacara.
Dari titik inilah muncul pertanyaan yang menggelitik: apakah Pancasila sebetulnya harus dibaca dari bawah, mulai dari sila kelima, bukan dari atas? Gagasan ini bukan tanpa dasar historis. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno justru menempatkan kesejahteraan sosial di antara sila-sila awal dan menaruh ketuhanan pada bagian akhir sebagai puncak spiritual, bukan sebagai pintu masuk. Artinya, dalam gagasan awalnya, keadilan sosial lebih dekat posisinya sebagai fondasi yang menopang, sementara ketuhanan adalah cahaya yang menyempurnakan bukan syarat yang harus dipenuhi rakyat lebih dulu sebelum negara memenuhi kewajibannya.
Lalu bagaimana negara hari ini menghidupi Pancasila? Sejauh ini, penguatan Pancasila lebih banyak berhenti pada pendekatan birokratis dan seremonial: pembinaan ideologi, kursus penataran, slogan peringatan tahunan, ketimbang pembuktian lewat kebijakan yang benar-benar mengurangi ketimpangan. Survei-survei publik belakangan menunjukkan gejala yang senada: masyarakat, terutama generasi muda, semakin skeptis melihat jarak antara nilai Pancasila dan perilaku elite, khususnya menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya keteladanan pemimpin. Kepercayaan itu tidak runtuh karena rakyat berhenti percaya pada Pancasila, tetapi karena mereka jarang melihatnya benar-benar dikerjakan.
Karena itu, mempersoalkan relevansi Pancasila sebenarnya cara yang keliru untuk mengajukan kritik yang sah. Yang perlu dipersoalkan bukan Pancasila, melainkan keberanian negara membalik urutan kerja: menghadirkan keadilan sosial lebih dulu sebagai bukti nyata, baru kemudian berbicara tentang persatuan, musyawarah, dan ketuhanan yang benar-benar bermakna karena dialami, bukan sekadar diucapkan. Membaca Pancasila dari bawah bukan berarti menomorduakan sila pertama, melainkan mengakui bahwa keadilan yang dirasakan di lapangan adalah prasyarat bagi setiap nilai luhur lain untuk dipercaya kembali oleh rakyatnya. Pancasila tidak usang. Yang usang adalah cara kita memperlakukannya sebagai jargon tahunan, bukan sebagai kerja yang harus dibuktikan setiap hari.
Oleh: Esteria Tamba
(Mahasiswa, Penulis)
