Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Bentrokan yang kembali pecah antara masyarakat adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia adalah babak lanjutan dari sejarah panjang perampasan ruang hidup masyarakat adat di Tano Batak.
Setidaknya 33 warga terluka, lima gubuk tani dibakar, empat rumah rusak, dan seorang warga dinyatakan hilang dalam insiden 22 September 2025 di Desa Sihaporas, Simalungun. Bagi korporasi, konflik ini mungkin sekadar “gangguan operasional”. Tetapi bagi masyarakat adat, ini adalah soal hidup dan mati, soal mempertahankan tanah ulayat yang menjadi identitas dan sumber kehidupan mereka.
PT TPL memegang izin konsesi hutan tanaman industri (HTI) seluas 167.912 hektar di kawasan Danau Toba. Dari luasan itu, menurut KSPPM, hanya dalam 20 tahun terakhir tutupan hutan alam di sektor Aek Nauli menyusut drastis dari 10.348 hektar (tahun 2000) menjadi 3.614 hektar (2023).
Artinya, hampir 7.000 hektar hutan hilang karena ekspansi eukaliptus perusahaan. Angka ini tidak sekadar statistik: ia menjelma banjir bandang di Parapat, longsor di lereng-lereng Danau Toba, kekeringan berkepanjangan, dan hancurnya ekosistem penyangga kehidupan.
Ironinya, perusahaan kerap mengklaim semua kegiatan mereka “sesuai izin dan regulasi”. Namun izin itu sendiri lahir dari proses politik yang mengabaikan sejarah panjang masyarakat adat. Lahan yang kini dikuasai TPL adalah tanah ulayat yang sejak 1800-an telah diolah masyarakat Sihaporas untuk pertanian dan ritual budaya. Fakta bahwa Belanda pernah mengambil lahan itu lalu diserahkan lagi ke korporasi di era Orde Baru, memperlihatkan bahwa negara berdiri di sisi modal, bukan rakyat.
Lebih jauh, suara-suara perlawanan masyarakat adat tidak hanya dibungkam dengan kekerasan fisik, tetapi juga kriminalisasi hukum. Kasus Sorbatua Siallagan, tetua adat yang dijatuhi vonis dua tahun penjara atas tuduhan menduduki konsesi TPL (2024), adalah bukti telanjang bagaimana hukum diperalat melindungi kepentingan korporasi. Padahal kemudian Pengadilan Tinggi Medan membebaskannya karena tuduhan tak terbukti.
Gelombang penolakan terhadap TPL kini semakin luas. Gereja HKBP dengan 6,5 juta umat, lembaga Katolik Kapusin, hingga jaringan LSM telah menyerukan penghentian operasi TPL karena terbukti memicu konflik sosial-ekologis (Betahita, 2025). Dukungan moral ini penting, sebab masyarakat adat tak lagi bisa dibiarkan berjuang sendirian menghadapi perusahaan dengan modal raksasa dan aparatus negara di belakangnya.
Dalam perspektif aktivisme, konflik TPL bukan semata persoalan agraria, tapi soal keberlanjutan hidup kolektif. Danau Toba bukan hanya “sumber kayu pulp”, melainkan ekosistem strategis dengan luas tangkapan air hanya 263.041 hektar.
Bayangkan: konsesi TPL yang 167.912 hektar berarti menguasai lebih dari separuh kawasan penyangga Danau Toba. Bila ekosistemnya runtuh, yang terdampak bukan hanya masyarakat adat, tetapi jutaan orang yang bergantung pada air, iklim, dan tanah di sekitar danau.
Maka, seruan penutupan PT TPL bukanlah retorika kosong. Ia adalah seruan moral dan ekologis. Di hadapan kerusakan yang nyata, negara harus berpihak pada rakyat, bukan pada korporasi. Jika tidak, sejarah akan mencatat TPL bukan sebagai “penghasil pulp”, melainkan sebagai mesin penghancur budaya, lingkungan, dan kemanusiaan di Tano Batak.
