Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Perang antara orang Badui Arab dan Druze di Suriah meletus. Nahasnya, peperangan antar unsur dalam masyarakat Suriah ini mengundang intervensi negara asing, yakni Israel.
Negeri zionis itu menyerang Suriah, dengan alasan membela komunitas Druze di negeri tersebut. Maklum, komunitas Druze adalah minoritas yang dilindungi di Israel.
Perang saudara di Suriah itu, sejatinya lebih mirip pembersihan terhadap komunitas Druze yang melibatkan rezim berkuasa di Suriah. Menurut organisasi Pengamat Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), lebih dari 300 orang tewas hingga Rabu (16/07) lalu. Organisasi itu juga melaporkan, terjadi eksekusi terhadap banyak warga sipil Druze oleh milisi Badui, yang didukung pasukan pemerintah.
Dan sejatinya, pembersihan atau pembantaian terhadap minoritas ini bukan pertama kali terjadi pasca berkuasanya rezim baru di Suriah akhir tahun lalu, menggantikan pemerintahan Bashar Assad.
Pemerintahan baru Suriah dibawah kepemimpinan Ahmed Al-Sharaa, mantan pemimpin kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS), menerapkan berbagai kebijakan bernuansa Islamis, bertolak belakang dengan rezim Bashar Assad yang sekuler. Rezim Al-Sharaa misalnya, mengharuskan perempuan untuk mengenakan burkini atau pakaian renang tertutup di semua pantai umum.
Berkuasanya kelompok Islamis ini, membuat banyak kelompok minoritas keyakinan dan agama di Suriah merasa hak dan kepentingan mereka diabaikan. Muncullah rasa ketidakadilan yang memicu kekerasan.
Sejak bulan Maret hingga kini, kekerasan sektarian meningkat di Suriah. Bentrokan terjadi antara kelompok Druze, Alawite dan Kristen dengan kelompok Arab, ekstremis Islamis yang berideologi Salafi-Jihadi dan pasukan pemerintah.
Perlindungan terhadap kelompok minoritas pun seakan diabaikan oleh pemerintah Suriah. Serangan bunuh diri di gereja Kristen Damaskus pada akhir Juni, yang menewaskan puluhan orang, menjadi indikator dari ketiadaan perlindungan yang memadai dari pemerintah terhadap kaum minoritas.
Dan ketika pengabaian, bahkan pembantaian terhadap kaum minoritas ini berlangsung masif, Israel pun campur tangan dengan berlagak bak pahlawan.
Di masa pemerintahan Bashar Assad yang sekuler sekaligus sosialis, perlindungan terhadap hak-hak minoritas dijamin oleh negara. Sebaliknya, kelompok-kelompok ekstremis Islam tak dibiarkan berkembang.
Assad pun tak kompromi dengan zionis Israel, dan konsisten melawan kolonialisme Israel di Palestina maupun Timur Tengah.
Setelah Assad jatuh, situasi yang teramat berbeda tercipta.
Kini, Suriah seakan terjepit antara ekstremisme yang menggila, serta agresi zionis yang memiliki nafsu imperialis.
Pemerintahan persatuan yang mengakomodir semua unsur dalam masyarakat Suriah menjadi sebuah keharusan guna menanggulangi perpecahan ini.
Selain itu, dibutuhkan juga sebuah ideologi yang mampu merangkul perbedaan dan menciptakan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Suriah. Di Indonesia, ideologi semacam itu disebut Pancasila.
Hanya dengan dua hal itu, pemerintahan akan lebih inklusif dan tak diskriminatif terhadap semua kelompok agama, keyakinan dan etnis.
Dengan dua hal itu pula, perlawanan terhadap agresi asing, temasuk Israel, menjadi lebih kuat karena didukung seluruh komponen bangsa Suriah.
Pertanyaan besarnya: bisakah semua hal itu terwujud ketika rezim Islamis masih berkuasa di Suriah?
Hanya proses dialektika dalam bangsa Suriah yang mampu menjawabnya.
Redaksi Energi Juang News
