Esteria Tamba
(Aktivis,Penulis)
Lagi-lagi, skandal keterlambatan gaji di tubuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus jadi alarm keras bagi para pengayom kebijakan dan pegiat keadilan sosial. Itu bukan sekadar “masalah administrasi” ini soal hak ribuan pekerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mati-matian berharap pada negara, tapi ditumbangkan logika pengelolaan yang amburadul dan tak berpihak pada mereka yang di bawah.
Keterlambatan Gaji SPPG Cermin Kegagalan Tata Kelola MBG
Transparency International Indonesia (TII) dengan tegas menyebut: keterlambatan gaji pada SPPG adalah cerminan kegagalan tata kelola MBG yang sistemik. Peneliti TII, Agus Sarwono, menyorot ketidakrealistisan perencanaan anggaran indikasi kuat bahwa negara hadir tanpa roadmap jelas, asal jalan, dan serampangan dalam urus hak pegawai.
“Kekacauan ini sudah tak bisa dimaklumi lagi. Faktanya, ribuan pegawai harus menagih hak gaji sampai ‘ngemis’ di Instagram Badan Gizi Nasional (BGN). Itu potret frustrasi telanjang mereka yang dikhianati sistem,” ujarnya.
Masalah MBG bukanlah problem receh di meja bendahara. Ini soal keadilan kelas pekerja yang, ironisnya, malah jadi korban di tangan birokrasi sendiri. Negara semestinya jadi payung pelindung, bukan menambah luka mereka yang sudah letih bekerja.
Baca juga : Prabowo Resmikan SPPG Polri dan Gudang Pangan
Lebih tragis, program MBG yang membakar triliunan rupiah dalam APBN, ternyata sumber dananya sendiri tak jelas juga anggarannya campur aduk di fungsi pendidikan dan belum berdasar regulasi memadai. Kegagalan tata kelola ini betul-betul telanjang di depan publik, apalagi ketika pejabat hanya berani berdalih “masalah administrasi,” tanpa pernah merinci akar masalah dan langkah perbaikan konkret.
Data menunjukan, lebih dari 392 komentar masuk pada satu unggahan Instagram BGN yang menuntut pembayaran gaji dan banjir komentar serupa juga membanjiri enam unggahan lain sejak awal November. Mereka tidak main-main: pekerja sudah tanda tangan kontrak kerja bermeterai, namun masih saja hak mereka digantungkan pada janji bukan pada kepastian perlindungan negara.
Janji Kepala BGN dan Tuntutan Restrukturisasi Sistem MBG
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memang berjanji akan tuntas bayar pada pekan ini. Tapi publik tahu, janji semacam ini sudah terlalu sering didengar dan terbukti kosong. Yang dituntut bukan sekadar penuntasan keterlambatan, tapi restrukturisasi tata kelola MBG secara menyeluruh: mulai dari transparansi pengelolaan dana, regulasi yang tegas, sampai standar perlindungan pekerja yang tak bisa lagi diabaikan.
Sebagai aktivis, kita wajib bersuara lebih lantang: Krisis keterlambatan gaji MBG bukan aib birokrasi biasa, ini adalah bentuk pelecehan negara terhadap hak dasar rakyat pekerja. Negara wajib audit ulang seluruh sistem MBG, libatkan publik memantau setiap rupiah uang rakyat, dan pastikan tidak ada lagi buruh dapur yang menangis diam-diam menagih haknya di kolom komentar Instagram.
Jika negara abai, publik tak boleh diam MBG bukan “makan gratis”, tapi bayarannya adalah kerja keras dan air mata kelas pekerja yang selama ini justru diabaikan. Sudah saatnya kita, para aktivis dan rakyat, hajar MBG lagi: lawan kegagalan sistemik, tegakkan keadilan untuk para pejuang dapur Indonesia!
Redaksi Energi Juang News
