Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Pada 23 September 2025, Kepolisian Resor Flores Timur menetapkan seorang pria berinisial ADO (22), asal Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Korban adalah seorang siswi yang baru saja tamat SMP, berinisial MFNL (16).
Proses hukum berjalan dan status Daftar Pencarian Orang (DPO) ditetapkan pada 16 Oktober 2025 ketika ADO tidak berhasil ditangkap.
Ironisnya, di tengah proses hukum itu pula — bahkan setelah penetapan tersangka — ADO lolos dalam seleksi calon prajurit TNI dan telah dilantik menjadi anggota TNI Angkatan Darat (TNI AD). Faktanya ini bukan sekadar kegagalan administrasi; ini menunjukkan kelalaian sistemik yang berakar pada pendekatan seleksi, kultur institusi, serta pemahaman yang lemah terhadap karakterisme kekerasan seksual dan misogini.
Kekerasan Seksual dan Misogini: Risiko yang Harus Dikenali Seleksi TNI
Kekerasan seksual bukan sekadar tindakan kriminal individual; ia merupakan manifestasi dari struktur sosial patriarkal yang menormalisasi dominasi dan kontrol atas tubuh perempuan dan anak perempuan.
Menurut para ahli seperti Michael Kimmel dalam kajiannya mengenai hegemonic masculinity, norma maskulinitas dominan yang tidak terkekang dapat memicu sikap agresif, misoginis, dan perilaku antisosial — karakter yang jelas tidak kompatibel dengan tugas dan nilai profesional prajurit.
Baca juga : 85 Kasus Kekerasan TNI: Reformasi Militer Tinggal Nama
Dalam konteks militer, literatur (misalnya kajian dalam Journal of Military Ethics dan Armed Forces & Society) menunjukkan bahwa institusi militer yang gagal memasukkan screening psikologis berbasis bukti terhadap risiko kekerasan interpersonal, berpotensi menarik individu pelaku kekerasan. Padahal, salah satu tujuan seleksi personel militer adalah memastikan bahwa mereka adalah “guardians”, bukan ancaman bagi masyarakat sipil maupun diri mereka sendiri.
Seleksi dan Due Diligence: Kewajiban Institusi, Bukan Pilihan
Secara normatif, seleksi calon prajurit harus mencakup:
• Pemeriksaan administratif dan latar belakang hukum,
• Asesmen psikologis yang kuat,
• Wawancara mendalam untuk mengidentifikasi perilaku risiko,
• Verifikasi data yang akurat dari pihak berwenang.
Namun fakta keberhasilan ADO dalam seleksi, meskipun ada proses hukum, menimbulkan pertanyaan mendasar:
Apakah institusi TNI memiliki mekanisme efektif untuk mendeteksi dan mencegah masuknya calon yang sedang berstatus tersangka dalam kasus serius seperti kekerasan seksual terhadap anak?
Ini bukan sekadar masalah teknis administratif, tetapi refleksi dari kepatuhan institusi terhadap prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan perlindungan publik. Ketika institusi tidak mampu atau tidak mau memblokir individu yang terindikasi melakukan kekerasan, maka institusi itu sendiri berpotensi mengabaikan hak dasar masyarakat untuk dilindungi dari bahaya.
Pengaruh Budaya Institusi: Toleransi pada Kekerasan dan Misogini
Budaya organisasi turut menentukan siapa yang lolos dan siapa yang tidak. Ketika misogini, dominasi maskulin berlebihan, atau minimnya sensitivitas terhadap kekerasan seksual tetap tidak dilihat sebagai “risiko serius”, institusi tersebut secara tidak sadar memvalidasi norma-norma yang berbahaya.
Sebaliknya, institusi modern — termasuk militer di negara-negara maju — kini menerapkan pelatihan gender sensitivity, pengendalian agresi, dan penilaian risiko kekerasan interpersonal sebagai bagian tak terpisahkan dari seleksi dan pembinaan personel.
TNI sebagai institusi strategis negara mestinya tidak berada di luar praktik itu. Ketidakmampuan mendeteksi atau menangkal calon seperti ADO bisa dipahami sebagai gejala culture of impunity — sebuah kondisi budaya di mana pelaku kekerasan merasa tidak akan dipersoalkan secara serius oleh sistem yang lebih besar.
Dampak Bagi Korban dan Kepercayaan Publik
Keputusan institusi untuk tetap melantik seorang tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak akan memperkuat trauma korban dan keluarganya. Lebih jauh lagi, tindakan itu berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap TNI sebagai lembaga yang seharusnya menjadi simbol keamanan, disiplin, dan perlindungan.
Kalangan akademis seperti Judith Butler dan bell hooks menggarisbawahi bahwa institusi publik memiliki tanggung jawab etis untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga etika sosial yang mencegah reproduksi kekerasan dalam bentuk apa pun.
Revisi Kebijakan dan Penguatan Mekanisme Seleksi
Kasus ADO menjadi momentum penting untuk:
• Mendesak TNI memperkuat mekanisme verifikasi status hukum calon prajurit, termasuk cross-check dengan database kepolisian dan sistem peradilan;
• Mewajibkan asesmen psikologis berbasis bukti yang dirancang untuk mengidentifikasi risiko kekerasan interpersonal;
• Menyusun kebijakan yang jelas tentang moratorium terhadap kelulusan calon yang sedang berstatus tersangka dalam kasus kekerasan serius;
• Melatih pembina dan rekrutmen untuk memahami dinamika misogini, kekerasan berbasis gender, dan dampaknya terhadap profesionalisme militer.
Ketika institusi yang dibentuk untuk menjaga kedaulatan negara gagal mengevaluasi risiko internal dalam seleksinya sendiri, yang dirugikan bukan hanya korban kasus tertentu, tetapi keseluruhan kepercayaan publik terhadap institusi itu.
Kelulusan ADO bukan sekadar kekeliruan administratif — itu adalah cermin dari masalah struktural yang harus segera diperbaiki.
Redaksi Energi Juang News
