Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Fakta yang sejatinya usang dikemukakan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. Sang Menteri mengaku kerap mendapat aduan terkait masalah barang-barang bekas impor (thrifting), termasuk pakaian bekas impor.
Maman menegaskan, membanjirnya barang-barang bekas impor di Indonesia dipicu oleh oknum dari suatu lembaga, yakni Bea Cukai. Lembaga ini memang memiliki otoritas membuka akses impor barang-barang bekas ke tanah air. Salah satunya, pakaian bekas impor yang merugikan UMKM dan produsen lokal.
Sejatinya, pengakuan Menteri UMKM ini sekadar memperkuat konfirmasi bahwa Industri tekstil nasional terancam oleh mafia yang bercokol di berbagai lembaga.
Bila sang Menteri mengungkapkan mafia itu ‘nongkrong’ di Bea Cukai, beberapa waktu lalu Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengungkapkan praktik mafia kuota impor dalam wujud pengaturan kuota impor di Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Tragisnya, praktik ini membuat puluhan perusahaan tekstil gulung tikar. Ratusan ribu pekerja pun menjadi pengangguran.
APSyFI mencatat sepanjang 2023-2024 terdapat 60 perusahaan tekstil yang tutup. Sekitar 300-400 ribu pekerja pun kehilangan pekerjaan.
Tak aneh, sebab praktik mafia impor itu membuat impor kain melonjak. Apabila tahun 2016-2017 impor tercatat hanya 500 ribu ton, kinj menjadi hampir 1 juta ton.
Majelis Rayon Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) juga mengungkapkan, adanya pejabat Kemenperin yang menjadi pemeran utama dalam permainan kuota impor.
KAHMI mencatat ada sekitar 22 perusahaan menerima jatah kuota impor dalam jumlah besar. Dan puluhan perusahaan itu hanya dimiliki oleh 3-4 orang.
Maknanya, adanya mafia di lingkaran lembaga negara yang mendalangi serbuan impor merupakan fakta usang. Demikian pun yang diungkapkan Menteri UMKM.
Seorang pejabat negara seharusnya bukan mengungkapkan fakta usang, melainkan berupaya menghentikan permainan para mafia yang merugikan kepentingan nasional.
Redaksi Energi Juang News
