Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2041 kembali menegaskan satu pertanyaan mendasar: apakah pemerintah kita sedang bergerak dengan visi besar, atau sekadar berjalan di tempat dengan standar yang rata-rata? Dalam lanskap politik yang sering dielu-elukan sebagai era kedaulatan sumber daya alam, keputusan memperpanjang operasi tambang raksasa di Grasberg justru terasa seperti kompromi yang terlalu nyaman.
Perusahaan induk Freeport-McMoRan mengumumkan kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia untuk memperpanjang hak operasi PT Freeport Indonesia di Papua hingga 2041. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan direvisi agar tambang tetap beroperasi sesuai umur cadangan. Tambahan 12 persen saham dijanjikan kepada pemerintah pada 2041, sementara hingga saat itu Freeport masih memegang 48,76 persen saham dan baru turun menjadi sekitar 37 persen setelah 2042. Di atas kertas, ini tampak seperti negosiasi yang “adil”. Namun, apakah benar demikian?
Perpanjangan Kontrak Freeport dan Bayang-Bayang Mediokrasi
Di sinilah bayang-bayang mediokrasi terasa nyata. Mediokrasi adalah sistem yang dikelola oleh kepemimpinan rata-rata: tidak buruk, tetapi juga tidak berani melampaui kebiasaan. Ia anti-risiko, anti-terobosan, dan cenderung puas dengan stabilitas jangka pendek. Dalam konteks energi ekstraktif, mediokrasi berarti terus mengandalkan tambang sebagai mesin utama ekonomi, sambil menunda diversifikasi yang lebih berkelanjutan.
Pertanyaannya sederhana: sampai kapan Indonesia bergantung pada model ekstraktif? Grasberg memang salah satu cadangan tembaga dan emas terbesar di dunia. Namun ketergantungan berkepanjangan pada ekspor komoditas mentah atau bahkan setengah jadi membuat ekonomi rentan pada fluktuasi harga global. Hilirisasi memang disebut-sebut sebagai solusi, dan Freeport menegaskan komitmen pemurnian di dalam negeri. Tetapi apakah nilai tambah terbesar benar-benar tinggal di Indonesia, atau tetap mengalir ke pemegang saham global?
Ketergantungan Ekstraktif vs Visi Kedaulatan Ekonomi
Komitmen sosial seperti pembangunan rumah sakit dan fasilitas pendidikan medis tentu patut diapresiasi. Namun, program tanggung jawab sosial perusahaan tidak bisa menjadi pengganti strategi nasional yang kokoh. Negara tidak boleh puas dengan skema “bagi hasil yang lumayan”. Yang dibutuhkan adalah political will untuk mengurangi ketergantungan pada energi ekstraktif dan menggeser struktur ekonomi menuju industri berbasis teknologi, manufaktur bernilai tinggi, dan energi terbarukan.
Baca juga : Lingkaran Setan ‘Raja Kecil’: Saat Korupsi Menjadi Sistem, Bukan Lagi Skandal
Keberanian politik seharusnya menjadi syarat wajib kepemimpinan. Meritokrasi menuntut keputusan yang berbasis kompetensi, visi jangka panjang, dan keberpihakan pada kepentingan nasional. Jika perpanjangan kontrak selalu menjadi opsi paling aman karena menghindari gejolak pasar dan menjaga investasi tetap masuk, maka kita sedang memelihara zona nyaman. Stabil, ya. Visioner, belum tentu.
Tambahan 12 persen saham pada 2041 juga menimbulkan ironi waktu. Dua dekade adalah rentang yang panjang dalam ekonomi global yang berubah cepat. Pada saat saham itu benar-benar beralih, dunia mungkin sudah bergerak menuju transisi energi yang lebih radikal. Apakah kita masih akan merayakan peningkatan kepemilikan di sektor yang mungkin sedang surut nilainya?
Keluar dari Mediokrasi, Menuju Meritokrasi Pengelolaan Sumber Daya
Mediokrasi tidak selalu tampak sebagai kegagalan besar. Ia sering hadir dalam bentuk keputusan yang “cukup baik”. Tetapi bangsa besar tidak dibangun dari standar cukup. Ia dibangun dari keberanian melampaui rata-rata. Perpanjangan kontrak Freeport bisa saja rasional dalam jangka pendek. Namun tanpa peta jalan jelas untuk mengurangi ketergantungan ekstraktif dan memaksimalkan kedaulatan ekonomi, keputusan ini hanya memperpanjang pola lama.
Pertanyaannya kini bukan sekadar soal kontrak 2041. Pertanyaannya adalah: apakah pemerintah berani keluar dari bayang-bayang mediokrasi dan benar-benar menjemput meritokrasi? Atau kita akan terus nyaman menjadi negara kaya sumber daya, tetapi miskin keberanian?
Redaksi Energi Juang News
