Kematian seseorang dalam kondisi yang tidak lazim selalu memiliki dimensi kemanusiaan sekaligus dimensi kepentingan publik. Terlebih apabila yang meninggal adalah penjaga rumah seorang pejabat tinggi negara, yakni mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.
Dalam situasi seperti ini, transparansi aparat penegak hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Informasi yang beredar di ruang publik menyebutkan bahwa jenazah ditemukan dengan kondisi mengeluarkan busa dari mulut dan hidung. Informasi tersebut tentu belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan penyebab kematian.
Dalam ilmu kedokteran forensik, gejala semacam itu dapat berkaitan dengan berbagai kemungkinan medis dan tidak dapat ditafsirkan secara pasti tanpa pemeriksaan menyeluruh, termasuk autopsi apabila dilakukan sesuai ketentuan hukum dan persetujuan yang berlaku. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk memperoleh kepastian adalah melalui penyelidikan kepolisian yang profesional serta pemeriksaan medis dan forensik yang independen.
Di sinilah negara memiliki kewajiban hukum. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan menemukan pelaku tindak pidana apabila memang terdapat unsur pidana, tetapi juga memastikan suatu peristiwa benar-benar dipahami berdasarkan fakta ilmiah. Kepastian mengenai sebab kematian merupakan bagian dari hak masyarakat atas informasi yang benar sekaligus bentuk penghormatan terhadap martabat korban dan keluarganya.
Pandangan tersebut sejalan dengan teori rule of law yang dikemukakan A.V. Dicey. Menurut Dicey, setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum, bukan pada dugaan, tekanan politik, ataupun opini publik. Artinya, kepolisian berkewajiban bekerja berdasarkan alat bukti dan metode ilmiah, bukan membiarkan spekulasi berkembang tanpa klarifikasi.
Dari perspektif sosiologi hukum, pemikiran Max Weber mengenai legitimasi juga relevan. Weber menjelaskan bahwa kewibawaan institusi negara bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap rasionalitas prosedur yang dijalankan. Ketika aparat bertindak terbuka, profesional, dan berbasis bukti, kepercayaan publik akan meningkat. Sebaliknya, lambannya penjelasan atas suatu peristiwa yang menyita perhatian masyarakat dapat memunculkan ruang bagi rumor, disinformasi, bahkan teori konspirasi.
Sementara itu, teori keadilan prosedural (procedural justice) yang dikembangkan Tom R. Tyler menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah menerima hasil suatu proses hukum apabila prosedurnya dipandang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Dalam konteks ini, yang ditunggu publik bukanlah kesimpulan tertentu, melainkan kepastian bahwa seluruh prosedur investigasi dilakukan secara objektif, tanpa intervensi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Urgensi pengungkapan penyebab kematian juga dapat dipahami melalui perspektif komunikasi publik. Dalam era media digital, kekosongan informasi resmi hampir selalu diisi oleh berbagai narasi yang belum tentu benar. Ketika aparat tidak segera menyampaikan perkembangan penyelidikan secara proporsional, ruang publik rentan dipenuhi spekulasi yang justru dapat mengganggu proses penegakan hukum itu sendiri.
Karena itu, kepolisian perlu memberikan perhatian serius terhadap perkara ini. Apabila diperlukan, pemeriksaan toksikologi, histopatologi, maupun analisis laboratorium forensik lainnya harus dilakukan sesuai standar ilmiah. Hasilnya kemudian perlu disampaikan kepada publik secara bertahap sesuai perkembangan penyidikan, tanpa mengorbankan kerahasiaan yang memang diperlukan dalam proses hukum.
Perlu ditegaskan bahwa desakan agar penyebab kematian diungkap bukanlah bentuk penghakiman atau tuduhan terhadap pihak mana pun. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk penghormatan terhadap asas due process of law, yang menempatkan fakta ilmiah dan pembuktian hukum sebagai dasar setiap kesimpulan. Sampai penyelidikan selesai, semua kemungkinan harus diperlakukan sebagai hipotesis yang belum terbukti.
Pada akhirnya, kepolisian memegang peran penting untuk memastikan bahwa peristiwa ini tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat. Transparansi, profesionalisme, dan independensi investigasi bukan hanya akan menghadirkan kepastian mengenai penyebab kematian, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dalam negara hukum, setiap kematian yang menimbulkan pertanyaan patut dijelaskan secara ilmiah dan akuntabel, agar keadilan ditegakkan di hadapan masyarakat.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Redaksi Energi Juang News
