Di tengah dinamika konsolidasi kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden sempat mengemuka dan menyedot perhatian publik. Meski hingga kini sama sekali tidak ada bukti empiris maupun hukum yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam skenario tersebut, kemunculan nama Bahlil dalam berbagai desas-desus politik tidak hadir di ruang hampa.
Ditinjau dari perspektif sosiokultural dan sosiologi politik, kewaspadaan terhadap sosok Bahlil sejatinya tidak bersumber dari dugaan tindakan diskresi yang belum terbukti itu, melainkan dari kedalaman hubungan historis dan kesetiaan politiknya terhadap Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi).
Dalam kajian ilmu politik modern, hubungan antara Kepala Negara (Presiden Prabowo) dan para menterinya dapat dianalisis menggunakan Principal-Agent Theory (Jensen & Meckling, 1976). Presiden bertindak sebagai principal yang memberikan mandat kebijakan, sedangkan menteri bertindak sebagai agent yang mengeksekusinya. Masalah utama (principal-agent problem) timbul ketika sang agent dipercaya memiliki loyalitas laten (latent loyalty) atau agenda terselubung dengan pihak eksternal yang sebelumnya bertindak sebagai patron utamanya.
Trajektori politik Bahlil Lahadalia adalah contoh klasik terbentuknya jaringan patron-klien (patron-client network) yang sangat kokoh. Relasi ini mengkristal sejak Bahlil menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-26. Dukungan konkretnya terlihat nyata ketika ia mendirikan Relawan Pengusaha Nasional (Repnas) pada 2018 untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
Sebagaimana dicatat oleh James C. Scott (1972) dalam studinya mengenai patronase politik, relasi patron-klien didasarkan pada pertukaran timbal balik (reciprocal exchange): dukungan politik dibalas dengan konsesi kekuasaan dan perlindungan strategis. Jokowi lantas memberikan kepercayaan luar biasa kepada Bahlil dalam rentang waktu yang sangat cepat:
-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),
-Menteri Investasi/Kepala BKPM,
-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
Tak hanya portofolio kabinet, Bahlil juga dipercaya mengeksekusi agenda penugasan kritis (troubleshooter) Istana era Jokowi, mulai dari menjabat Ketua Satgas Percepatan Investasi Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga diutus menyelesaikan konflik agraria dan investasi di Rempang Eco-City. Bahkan, keberhasilan Bahlil menduduki kursi Ketua Umum Partai Golkar kerap dipandang publik sebagai bagian dari konsolidasi pengaruh Jokowi.
Mengapa kedekatan histori ini patut dicermati oleh Presiden Prabowo dan tim lingkaran intinya?
Menurut teori Shadow Elite dari Wedel (2009), aktor-aktor politik yang dibesarkan oleh satu rezim cenderung membawa “kredo operasional” dan pertanggungjawaban moral implisit kepada pembuat jalan kariernya. Bahlil kini berada di posisi yang sangat krusial: ia menguasai sektor energi nasional (ESDM) dan memimpin partai politik terbesar kedua di parlemen (Golkar).
Secara teoretis, kondisi ini melahirkan potensi timbulnya divided loyalty (loyalitas terbelah). Di satu sisi, Bahlil adalah pembantu Presiden Prabowo yang wajib tunduk pada visi kabinet saat ini. Namun di sisi lain, ikatan historis, political debt (utang politik), dan kesamaan jejaring ekonomi dengan rezim Jokowi berpotensi memicu benturan kepentingan manakala prioritas politik Prabowo tidak sejalan dengan agenda pengamanan warisan (legacy preservation) atau jaringan bisnis politik era terdahulu.
Penegasan bahwa Bahlil tidak terbukti terlibat dalam isu penyadapan ilegal adalah prinsip kehati-hatian (presumption of innocence) yang wajib dijaga. Namun, mengabaikan realitas sosiologi politik di balik profil Bahlil juga merupakan kelalaian kalkulasi kekuatan.
Presiden Prabowo Subianto dan jajaran intelijen perlu menerapkan pendekatan trust but verify (percaya namun tetap mengawasi). Dalam politik kekuasaan, kesetiaan seorang pembantu presiden tercermin dari independensi keputusannya saat harus memilih antara kepentingan principal saat ini atau patron di masa lalu. Kewaspadaan Istana bukan bentuk paranoia, melainkan rasionalitas politik demi memastikan bahwa kendali penuh pemerintahan tetap berada di satu tangan: Presiden Republik Indonesia.
Redaksi Energi Juang News
