Industri buzzer economy di Indonesia bukan sekadar fenomena jempol usil, melainkan sebuah korporasi propaganda terstruktur yang menggerakkan opini publik demi kepentingan elite. Berdasarkan investigasi harian Kompas, penyedia jasa komentar di tingkat bawah mematok harga seribu rupiah per komentar bagi kontributor, sementara panel Social Media Marketing (SMM) memperdagangkan like dan view secara borongan dengan harga sangat murah.
Namun, di balik pasar eceran ini terdapat operasi raksasa bernilai miliaran rupiah yang digerakkan oleh koordinator dan bos buzzer terselubung, seperti yang pernah diungkap Kejaksaan Agung dalam kasus perintangan penyidikan perkara korupsi timah.
Laporan dari berbagai lembaga riset menunjukkan bahwa ekosistem ini memiliki hierarki yang sangat rapi. Buzzer kelas teri yang mengelola puluhan akun media sosial hanya diupah tipis untuk bertindak sebagai infanteri di garis depan. Sementara itu, para koordinator dan influencer di puncak piramida meraup keuntungan jutaan hingga puluhan juta rupiah.
Mesin propaganda ini menjalankan tiga fungsi utama yang merusak demokrasi: sebagai alat pembungkam lewat teror digital dan chilling effect terhadap suara-suara kritis, pencipta ilusi konsensus atau astroturfing untuk mengecoh publik, serta onderdil dari represi daring yang terdokumentasi secara masif.
Ironi terbesar dari mesin ini terletak pada rantai pasok tenaganya yang eksploitatif. Upah murah per komentar dan sistem kerja borongan hanya mampu menarik masyarakat paling rentan secara ekonomi, seperti pencari kerja yang buntu atau mahasiswa terdesak yang butuh uang harian.
Tragisnya, mereka diupah untuk menyerang aktivis, penulis, dan pejuang keadilan sosial yang notabene sedang memperjuangkan perbaikan layanan publik, perlindungan buruh, serta hak-hak yang justru akan menguntungkan kelas pekerja itu sendiri.
Dalam tradisi pemikiran kritis, fenomena ini merupakan bentuk pengkhianatan kelas dan manifestasi kesadaran palsu. Rezim atau kelompok berkuasa tidak perlu mengotori tangan mereka sendiri; mereka cukup memanfaatkan himpitan ekonomi agar kaum rentan saling beradu di ruang digital. Buzzer lapis bawah memang memikul tanggung jawab atas pilihan mereka, tetapi arsitek dan pemodal di balik layar adalah pihak utama yang harus diadili karena merancang skema perbudakan modern ini.
Senjata pertama untuk melawan mesin pembungkam ini adalah kesadaran kolektif. Memahami anatomi bisnis kotor tersebut mulai dari pasar eceran seribuan rupiah hingga aktor intelektual di puncak piramida menjadi langkah awal untuk melucutinya.
Ketika publik mampu mengenali pola serangan yang serempak, menolak percaya pada keramaian yang sengaja dibeli, dan merawat solidaritas antarwarga, kita sedang meruntuhkan fondasi palsu yang mereka bangun. Demokrasi tidak boleh dibiarkan mati perlahan hanya karena rakyatnya lelah dan memilih bungkam.
Oleh : Esteria Tamba
(Mahasiswa, Penulis)
