Viralnya video pelatihan calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang memperlihatkan peserta berjalan di atas bara api tanpa alas kaki (fire walk) bukan sekadar tontonan yang mengundang keheranan. Yang lebih mengkhawatirkan justru adanya sosok-sosok berseragam menyerupai TNI yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Peristiwa ini semestinya dibaca bukan sebagai metode pelatihan yang unik, melainkan sebagai gejala yang lebih besar: semakin masifnya militerisasi sektor sipil pada era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Militerisasi tidak selalu hadir dalam bentuk pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Dalam kajian sosiologi politik, Cynthia Enloe menjelaskan bahwa militerisasi adalah proses ketika nilai, cara berpikir, simbol, dan praktik militer merembes ke dalam ruang-ruang sipil hingga dianggap normal. Dengan demikian, ukuran militerisasi bukan semata-mata berapa banyak prajurit yang memegang jabatan sipil, tetapi juga sejauh mana institusi sipil mengadopsi budaya militer sebagai standar pembinaan organisasi.
Dalam perspektif Samuel P. Huntington, hubungan sipil-militer yang sehat justru ditandai oleh adanya profesionalisme militer yang disertai pembatasan yang tegas antara ranah pertahanan dan urusan sipil. Ketika batas tersebut mulai kabur, profesionalisme melemah dan prinsip supremasi sipil ikut tergerus.
Pelatihan fire walk sendiri sebenarnya lebih dikenal sebagai metode motivasi yang dipopulerkan dalam dunia pengembangan diri. Tidak terdapat bukti ilmiah yang kuat bahwa berjalan di atas bara api memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kompetensi profesional pegawai lembaga jaminan sosial.
BPJS Ketenagakerjaan merupakan institusi pelayanan publik yang membutuhkan pegawai dengan kemampuan administratif, komunikasi, penguasaan regulasi, pelayanan peserta, literasi digital, serta integritas. Tidak ada korelasi yang memadai antara menginjak bara api dengan peningkatan kapasitas tersebut.
Persoalan menjadi lebih serius ketika pelatihan semacam itu melibatkan unsur militer. Kehadiran aparat atau figur berseragam militer dalam pembentukan karakter pegawai lembaga sipil mengirimkan pesan simbolik bahwa disiplin dan kepemimpinan hanya dapat dibangun melalui pendekatan militeristik. Pesan inilah yang patut dipersoalkan.
Pierre Bourdieu menyebut simbol memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi sosial. Seragam militer bukan sekadar pakaian, melainkan representasi otoritas, komando, dan kekuasaan. Ketika simbol tersebut terus-menerus dihadirkan dalam ruang sipil, masyarakat perlahan menerima anggapan bahwa institusi militer adalah solusi bagi berbagai persoalan administrasi, birokrasi, bahkan pengembangan sumber daya manusia.
Fenomena tersebut tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, publik menyaksikan semakin luasnya keterlibatan TNI dalam berbagai bidang nonpertahanan melalui kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah, badan usaha milik negara, hingga lembaga pelayanan publik. Secara formal, banyak kegiatan itu dibingkai sebagai kerja sama peningkatan kapasitas. Namun, secara politik, akumulasi praktik tersebut memperlihatkan semakin kaburnya batas antara domain sipil dan domain militer.
Di sinilah relevansi konsep “praetorianisme baru” yang dikemukakan Amos Perlmutter. Militer tidak harus mengambil alih pemerintahan secara langsung untuk memperluas pengaruhnya. Pengaruh dapat tumbuh melalui normalisasi kehadiran militer dalam urusan sipil sehari-hari. Ketika masyarakat menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah, proses militerisasi telah bekerja secara halus tetapi efektif.
Pendukung pelatihan semacam ini mungkin akan berargumentasi bahwa keterlibatan TNI hanya sebatas pelatihan kedisiplinan. Argumen tersebut memang layak dipertimbangkan. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa lembaga sipil tidak memperkuat kapasitas kepemimpinan melalui pendekatan yang berbasis ilmu manajemen modern, psikologi organisasi, atau administrasi publik?
Mengapa pilihan justru diarahkan pada simbol dan metode yang identik dengan kultur militer?
Pertanyaan tersebut penting karena birokrasi demokratis dibangun di atas nilai pelayanan, akuntabilitas, deliberasi, dan penghormatan terhadap hak warga negara. Sebaliknya, organisasi militer dibangun untuk menghadapi ancaman melalui struktur komando yang hierarkis dan orientasi kepatuhan. Kedua institusi memiliki fungsi yang berbeda sehingga tidak semestinya dipertukarkan secara serampangan.
Indonesia memiliki pengalaman sejarah panjang mengenai dominasi militer dalam ruang sipil melalui praktik Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. Reformasi 1998 berupaya mengakhiri praktik tersebut dengan menegaskan supremasi sipil sebagai salah satu fondasi demokrasi. Karena itu, setiap gejala yang menunjukkan semakin meluasnya peran militer dalam urusan sipil patut mendapat perhatian serius, meskipun hadir dalam bentuk yang tampak sederhana seperti pelatihan pegawai.
Video fire walk calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan pada akhirnya bukan sekadar soal keberanian melangkahi bara api. Ia merupakan simbol yang memperlihatkan bagaimana budaya militer semakin memperoleh ruang dalam institusi sipil.
Demokrasi tidak runtuh hanya melalui kudeta. Ia juga dapat terkikis sedikit demi sedikit ketika masyarakat membiarkan batas antara militer dan sipil semakin kabur hingga akhirnya dianggap sebagai kewajaran.
Karena itu, polemik ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh pola pembinaan aparatur di lembaga-lembaga sipil. Profesionalisme birokrasi tidak dibangun melalui romantisasi budaya militer, melainkan melalui penguatan kompetensi, etika pelayanan publik, tata kelola yang akuntabel, dan penghormatan terhadap prinsip supremasi sipil. Jika kecenderungan militerisasi terus dinormalisasi, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya metode pelatihan pegawai, melainkan arah demokrasi Indonesia itu sendiri.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
