Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan. Proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland yang dikembangkan Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan, dihapus dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Prabowo menghapus proyek ini, setelah sebelumnya ditetapkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Penghapusan proyek tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.
Walhasil, proyek PIK 2 Tropical Coastland sudah tidak lagi masuk daftar PSN. Dan jika sebuah proyek dihapus dari daftar PSN, proyek tersebut tidak lagi memperoleh kemudahan perizinan dan fasilitas lainnya. Walaupun, proyeknya bisa tetap dilanjutkan.
Untuk diketahui, proyek pengembangan kawasan wisata berbasis lingkungan dengan total wilayah seluas 1.755 hektare (Ha) itu mendapatkan status sebagai PSN dalam Rapat Internal di Istana Negara yang dipimpin Jokowi pada 18 Maret 2024.
Karena itu bisa dikatakan, proyek yang berada di sekitar jalur pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten itu mendapat status istimewa dari Jokowi.
Hal itu tak aneh. Sebab relasi Jokowi dengan Aguan memang erat. Ingat, bahwa Aguan juga menanamkan investasi sebesar Rp20 triliun di IKN yang digagas Jokowi.
Ya, Aguan ini kerap disebut oleh khalayak sebagai manifestasi oligarki. Secara etimologi, kata “oligarki” berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu Oligos, yang berarti “sedikit” atau “beberapa” serta Arkhein atau arkhia, yang berarti “memerintah” atau “mengatur”.
Dengan demikian, oligarki secara harfiah dapat diartikan sebagai “pemerintahan oleh segelintir orang”. Bisa juga dimaknai bahwa oligarki adalah bentuk kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil orang atau elite yang memiliki kekayaan dan pengaruh politik besar.
Dalam konteks relasi Jokowi dan Aguan, istilah oligarki bisa digunakan untuk menggambarkan kemampuan Aguan mengarahkan kebijakan pemerintahan Jokowi agar sesuai dengan kepentingan bisnis dia.
Hal itu tampak dari keterlibatannya dalam berbagai proyek strategis, seperti IKN. Keistimewaan yang dinikmati Aguan juga tampak ketika PIK 2 menjadi PSN.
Kini, istilah oligarki itu diuji ketika PIK 2 dicoret dari PSN oleh Prabowo.
Apakah itu berarti Prabowo sudah berani memberontak terhadap oligarki dan juga Jokowi?
Bisa dikatakan demikian.
Redaksi Energi Juang News
