Selasa malam (10/11/2026), kawasan ikonik Malioboro hingga pelataran Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang biasanya hangat oleh gerak kebudayaan dan lalu lintas warga, mendadak berubah menjadi panggung represivitas aparat. Asap gas air mata memburu massa aksi—mahasiswa, elemen sipil, dan warga—yang turun ke jalan menyuarakan tuntutan fundamental: penarikan militer ke barak, pengusutan tuntas dugaan pelanggaran HAM, serta penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Represi brutal yang melibatkan konvergensi aparat Kepolisian dan TNI dalam menangani aksi demonstrasi sipil ini bukan sekadar insiden keamanan rutin. Ini adalah sinyal alarm yang makin benderang: rezim yang berkuasa hari ini kian menunjukkan watak militeristik dan otoriter.
Penanganan aksi massa di Malioboro menegaskan berlanjutnya pola securitization—meminjam kerangka berpikir Copenhagen School (Buzan et al., 1998)—di mana isu-isu politik, lingkungan, dan HAM yang seharusnya diselesaikan melalui dialog demokratis justru dibingkai sebagai ancaman keamanan nasional (existential threat). Ketika kritik publik dijawab dengan kekuatan pemukul, negara sedang menggunakan logika perang terhadap warganya sendiri.
Keterlibatan aktif elemen militer bersama kepolisian dalam membendung demonstrasi di ruang publik sipil juga menandai kaburnya batas penegakan hukum (law enforcement) dan pertahanan negara. Dalam teori hubungan sipil-militer Samuel P. Huntington (The Soldier and the State, 1957), prinsip utama demokrasi adalah kontrol sipil objektif atas militer, di mana prajurit dilatih untuk menghadapi musuh dari luar, bukan mengontrol atau menindak warga negara sendiri. Ketika militer diseret kembali untuk mengamankan ketertiban domestik dan menghadapi demonstrasi damai, prinsip dasar civilian supremacy sedang diruntuhkan secara sistematis.
Tuntutan massa aksi sebenarnya sangat korelatif dengan kondisi krisis yang dihadapi bangsa:
Pertama, penarikan militer ke barak: Mendesak penghentian ekspansi peran dwifungsi gaya baru dalam ranah sipil dan tata kelola kebijakan.
Kedua, pengusutan pelanggaran HAM: Menuntut akuntabilitas atas impunitas masa lalu maupun tindak kekerasan kekinian.
Ketiga, penetapan karhutla sebagai bencana nasional: Mendesak tanggung jawab ekologis negara atas krisis lingkungan yang memisaratkan rakyat.
Ketiga tuntutan ini adalah wujud partisipasi politik yang dijamin oleh konstitusi. Namun, jawaban aparat di lapangan malam itu menegaskan analisis Achille Mbembe mengenai necropolitics (2003)—bagaimana kekuasaan negara kerap diperagakan bukan untuk melindungi kehidupan sipil, melainkan untuk mengontrol, mendisiplinkan, dan menindas tubuh-tubuh yang menolak tunduk pada kehendak rezim.
Tindakan represi ini juga sejalan dengan konsep securitized authoritarianism, di mana rezim yang mengalami defisit legitimasi politik memilih mengandalkan instrumen paksaan (coercive apparatus) untuk menjaga kestabilan politik dan ekonomi. Ironisnya, ketika rakyat meminta pemerintah fokus menyelesaikan krisis ekologi karhutla, pemerintah justru mengarahkan fokus instrumen keamanannya untuk memadamkan suara rakyat.
Peristiwa Malioboro 10 November 2026—yang terjadi tepat di Hari Pahlawan—menjadi ironi sejarah yang pahit. Nilai-nilai perjuangan merebut kebebasan justru dibalas dengan tindakan pembungkaman yang memperlihatkan wajah asli kekuasaan yang kian militeristik.
Negara yang beradab tidak diukur dari seberapa tangguh aparatnya membubarkan demonstrasi, melainkan seberapa terbuka telinganya mendengarkan jeritan rakyatnya. Jika kecenderungan militerisasi penanganan aksi sipil ini terus dibiarkan tanpa evaluasi total dan akuntabilitas hukum, maka demokrasi Indonesia tidak lagi sekadar mengalami kemunduran, melainkan sedang meluncur deras menuju kediktatoran gaya baru.
Sudah saatnya seluruh elemen masyarakat sipil konsisten menuntut pengembalian militer murni ke fungsi pertahanan, pengentasan impunitas aparat, dan pemulihan ruang kebebasan sipil sebelum semuanya terlambat.
Redaksi Energi Juang News
