Energi Juang News, Jakarta – Seminggu setelah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Polri memutuskan untuk memecat Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution. Keputusan ini merupakan hasil Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) hari Selasa (10/11/2026).
Sidang menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan Ahrie Sonta dari kedinasan Polri. Putusan tersebut diungkapkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
“Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Johnny.
Dalam perkara ini, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Majelis KKEP juga menilai, Ahrie melakukan perbuatan tercela. Namun, bisa Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan telah menyatakan banding,” ujar Isir, seperti dikutip Kompas.
Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11/2026). Selain Ahrie, tiga perwira tinggi lainnya dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan Irjen Slmaet Uliandi.
