Oleh : Esteria Tamba
(Penulis,Aktivis)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan berani menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung sebagian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menurutnya, tanggung jawab pembayaran utang seharusnya dipikul oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, selaku pihak yang menaungi proyek tersebut.
Sikap Purbaya itu sejatinya tepat. Sebab, yang harus diingat oleh pemerintah, pengelolaan proyek beserta segenap risikonya tidak boleh tumpang tindih antara sektor swasta dan pemerintah.
Dalam proyek seperti Whoosh, skema pembiayaannya harus jelas batasnya antara tanggung jawab pemerintah dan swasta yang berorientasi komersial.
Sebab faktanya, proyek ini dijalankan oleh perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra China.
Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya baru berasal dari modal pemegang saham yang terdiri dari para BUMN, seperti KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Artinya, sumber dana proyek ini sebagian besar dari pihak asing, dalam hal ini China. Sehingga, tak masuk akal bila yang menanggung utang proyek ini adalah APBN yang notabene adalah uang rakyat.
Maka, ketika muncul wacana penggunaan APBN untuk menanggung utang proyek ini, tentu sangat mencederai akal sehat publik:
Mengapa uang rakyat harus menanggung utang proyeknya cukong China?
Pemerintah, atau siapapun yang melempar wacana itu harus menggunakan akal sehatnya. Tak sepatutnya uang rakyat digunakan untuk membayar utang proyek yang didanai asing.
Redaksi Energi Juang News
