Energi Juang News,Jakarta- Dalam upaya memperkuat disiplin fiskal dan menekan pemborosan anggaran, Presiden China, Xi Jinping, menginstruksikan para pejabat pemerintah untuk mengurangi pengeluaran yang tidak esensial, termasuk konsumsi rokok dan alkohol. Langkah ini merupakan bagian dari kampanye efisiensi yang lebih luas di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi negara tersebut.
Menurut laporan kantor berita China, Xinhua, pada Minggu (18/5), pengumuman itu juga mencakup larangan pengeluaran berlebihan untuk jamuan makan, minuman beralkohol, dan rokok.
Xinhua menyebutkan seruan tersebut menekankan pentingnya “kerja keras dan hidup hemat, serta menolak pemborosan dan kemewahan. Peringatan itu juga mewanti-wanti “pemborosan adalah hal memalukan, sementara (hidup) ekonomis adalah sebuah kehormatan.”
Kebijakan penghematan ini tidak hanya terbatas pada konsumsi pribadi, tetapi juga mencakup pengeluaran untuk perjalanan dinas, jamuan makan, dan fasilitas kantor. Pejabat diharapkan untuk mencontohkan gaya hidup sederhana dan menghindari pemborosan dalam penggunaan dana publik.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah China untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi publik. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, diharapkan anggaran negara dapat dialokasikan secara lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kampanye penghematan ini juga mencerminkan komitmen Presiden Xi Jinping dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas di kalangan pejabat pemerintah. Dengan menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang bijak, pemerintah China berupaya membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana negara digunakan untuk kepentingan rakyat.
Pada akhir 2023, pemerintah pusat sudah meminta para pejabat untuk “membiasakan diri hidup hemat,” sebagai bagian dari kampanye Xi untuk menekan korupsi dan gaya hidup mewah di kalangan birokrasi.
Memasuki 2024, Beijing juga meluncurkan upaya terbesar dalam beberapa tahun terakhir untuk menangani risiko utang pemerintah daerah.
Langkah ini bertujuan mengurangi potensi gagal bayar sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.
Redaksi Energi Juang News
