Energi Juang News, Jakarta – DPR hari Kamis (12/11/2026) besok mengagendakan Rapat Paripurna yang membahas usulan 120 Anggota DPR yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wapres Gubrang Rakabuming Raka.
HMP yang diajukan dari seluruh Fraksi DPR ini telah diterima Pimpinan DPR RI hari ini (Rabu, 11/11/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan, usulan hak menyatakan pendapat anggota sesuai ketentuan Pasal 2011 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tatib DPR RI.
“Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” jelas Saan.
Meski HMP telah diajukan anggota DPR RI, maka tidak secara otomatis Gibran langsung bisa diganti. Ada sejumlah tahapan dan memerlukan waktu untuk menuju ke pergantian.
Jalan Panjang Hak Menyatakan Pendapat
Usulan HMP harus disetujui dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota DPR, sesuai pasal 212 ayat 2 UU MD3 maka akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus).
Pansus bekerja paling lama 60 hari, lalu DPR menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan terhadap laporan Pansus (Pasal 213).
Laporan Pansus menyatakan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres diterima, maka DPR menyampaikan keputusan tentang HMP tersebut ke Mahkamah Konstitusi (Pasal 214 ayat 3).
Jika MK memutuskan pendapat DPR tersebut terbukti, maka DPR akan menggelar Rapat Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Wapres ke MPR (Pasal 215 ayat 1 UU MD3 dan Pasal 7B ayat 5 UUD 1945).
MPR menggelar sidang paripurna untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usulan tersebut (Pasal 37 ayat 1 UU MD3).
Pimpinan MPR mengundang Wapres untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya (Pasal 38 ayat 1 UU MD3).
Jika Wapres tidak hadir, MPR tetap mengambil keputusan terkait usul pemberhentian Wapres (Pasal 38 ayat 2 UU MD3).
Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Wapres diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir (Pasal 38 ayat 3 UU MD3)
Jika usulan pemberhentian disetujui dan kursi Wapres akan kosong, maka MPR yang akan memilih Wapres dari 2 calon yang diusulkan Presiden.
