Energi Juang News, Jakarta – PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS) angkat bicara terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui anak usahanya, PT RANS Animasi Indonesia.
Dalam penjelasan resmi Selasa (10/11/2026), Corporate Secretary PT RANS Entertainment Indonesia Tbk, Chintami M. Sihombing, menegaskan seluruh kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usaha dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur.
RANS dan anak usahanya dalam setiap kerja sama dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti melalui Inaproc.id atau e-catalogue.com yang bisa diakses masyarakat.
Penggunaan Dana Kontrak Rp14,6 M
Terkait nilai kontrak yang mencapai Rp14.696.955.002, Chintami mengungkapkan mengacu pada harga komersial (commercial rate card) yang digunakan RANS untuk klien lainnya.
“Nilai tersebut bukan hanya biaya publikasi di media sosial namun mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, serta berbagai aktivitas promosi lainnya,” tulis Chintami.
Nilai kerja sama tersebut terdiri dari empat kampanye, yakni satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan senilai Rp3.900.000.002 dan tiga kampanye bersama KKP senilai Rp10.796.955.000.
Dugaan Konflik Kepentingan Raffi Ahmad
RANS juga memberikan klarifikasi mengenai potensi konflik kepentingan yang disoroti publik terkait dengan Raffi Ahmad yang merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus Utusan Khusus Presiden.
RANS memahaminya dan menyatakan perusahaan telah berdiri sejak 2018 dan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra, baik swasta maupun lembaga pemerintah. Perusahaan juga menyebut telah memiliki anak usaha dan kekayaan intelektual (intellectual property/IP), termasuk The Dudas-1, sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.
