Energi Juang News, Jakarta – “Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK ke MA.”
Pernyataan ini disampaikan Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026) petang, mengenai hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Berita ini muncul di Kompas sekitar pukul 17.53 WIB.
Statemen tersebut disampaikan Gibran setelah konperensi pers Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Negara dan diberitakan Kompas pukul 15.31 WIB. Prasetyo meluruskan informasi yang beredar bahwa Prabowo menolak niat mundur Gibran dari posisi Wapres.
“Namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran, dan Bapak Wakil Presiden dalam kesempatan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Prasetyo.
Malamnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat saran Presiden Prabowo Subianto untuk berjuang membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui PTUN.
Bantahan Syahganda ini diangkat Detik pukul 23.09 WIB. Syahganda menyebut tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran mengambil langkah itu.
Syahganda awalnya menjelaskan pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
“Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” jelas Syahganda seperti dikutip Detik.
Terkait rencana Gibran hendak membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA melalui PTUN. Yusril menilai putusan dua lembaga peradilan negara terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita. Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
