Wacana langkah hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keabsahan dokumen ijazahnya dari tingkat SD hingga S-1 memantik diskursus hukum tata negara yang amat serius. Di permukaan, langkah tersebut mungkin dipersepsikan publik sebagai hak konstitusional seorang warga negara untuk membela keabsahan administrasi dirinya. Namun, jika dibedah secara cermat berdasarkan tata urutan hukum dan doktrin res judicata, manover hukum ini justru berpotensi menjadi bentuk pembangkangan terselubung terhadap konstitusi.
Sebagaimana dipahami, perkara keabsahan dan kesetaraan pendidikan Gibran telah melewati peradilan tingkat tinggi yang menghasilkan keputusan berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan bukti kesetaraan ijazah SMA Gibran, di mana putusan MK sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bersifat final and binding—final dan mengikat sejak diucapkan, serta tidak mengenal upaya hukum lanjutan apa pun.
Di sisi lain, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan milik Gibran yang diterbitkan pada 2019. Putusan MA ini telah inkracht, mengakhiri seluruh sengketa substansi hukum administrasi yang melekat pada objek tersebut.
Secara teoretis, sosiolog dan filsuf hukum Jurgen Habermas menegaskan bahwa hukum dalam negara modern berfungsi sebagai Medium Integrasi Sosial yang memerlukan legitimacy (keabsahan moral/konstitusional) dan legality (keabsahan prosedural). Ketika sebuah lembaga puncak seperti MK dan MA telah memutus suatu perkara, kepatuhan terhadap putusan tersebut menjadi fondasi utama menjaga tertib hukum (juridical order). Mengabaikan atau mencoba menerobos batas finalitas putusan konstitusi demi kepentingan elektoral atau jabatan politik adalah wujud pembangkangan yang mengikis legitimasi hukum itu sendiri.
Lebih jauh lagi, teori constitutionalism dari Carl Schmitt maupun Hans Kelsen menempatkan Konstitusi sebagai Grundnorm (norma dasar) yang mengikat seluruh organ negara, termasuk pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Ketika seorang pimpinan negara memaksakan mekanisme peradilan bawah (PTUN) untuk mengoreksi atau menganulir implikasi dari putusan MK dan MA, hal itu merusak tatanan hirarki peradilan (hierarchy of norms).
Ditinjau dari Hukum Acara PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009), rencana gugatan Gibran juga berbenturan keras dengan asas standing position (kedudukan hukum). Dalam sengketa Tata Usaha Negara terkait pembatalan surat keputusan pejabat publik, Gibran tidak berada dalam posisi Tergugat Intervensi yang memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atau upaya hukum eksepsional lainnya. Yang memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali secara prosedural hanyalah pihak Tergugat utama, yaitu Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai instansi penerbit Suket. Maka, memaksakan gugatan baru di PTUN atas objek yang telah dibatalkan oleh putusan peradilan tertinggi bukan saja cacat formil, melainkan bentuk manipulasi hukum (legal manipulation).
Dalam konteks etika politik dan rule of law, tindakan memanipulasi celah prosedur hukum demi membentengi legalitas jabatan merupakan ancaman langsung bagi kebudayaan demokrasi kita. Sebagai pejabat publik nomor dua di Republik ini, Wapres seharusnya memberikan teladan (role model) dalam menundukkan diri di bawah hukum, bukan justru mempertontonkan constitutional avoidance—sengaja menghindari pelaksanaan perintah putusan konstitusi melalui celah administrasi.
Jika PTUN dijadikan panggung untuk melegitimasi ulang dokumen yang telah dianulir oleh peradilan tertinggi, kita sedang menyaksikan preseden buruk di mana hukum tidak lagi berdiri sebagai panglima (supremacy of law), melainkan sekadar alat kekuasaan (rule by law). Demi menjaga marwah konstitusi dan kepastian hukum nasional, seluruh pihak—terutama penyelenggara negara—wajib menghormati asas finalitas putusan MK dan MA secara ksatria, tanpa berupaya melakukan akrobat hukum yang mencederai tatanan konstitusional bangsa.
Redaksi Energi Juang News
