Dunia hiburan tidak pernah benar-benar steril dari pusaran kekuasaan. Ketika krisis sosial memuncak dan gelombang protes meluas di ruang publik, selebritis—sebagai figur yang memegang modal sosial dan kultural yang masif—kerapkali dipaksa mengambil posisi. Dalam lanskap sosiopolitik kontemporer, respons para pesohor terbelah secara tajam menjadi dua kutub: mereka yang memilih menjadi penyambung lidah rakyat, dan mereka yang merapat menjadi bagian dari aparatus ideologis penguasa.
Peristiwa unjuk rasa yang digalang oleh elemen mahasiswa di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/11/2026), menjadi panggung nyata dari dikotomi ini. Kehadiran aktor Jefri Nichol di tengah barisan massa aksi menegaskan adanya kesadaran politik untuk berdiri bersama suara akar rumput. Dalam beberapa kali demonstrasi sebelumnya, para selebritis lain seperti Andovi da Lopez dan Reza Rahadian juga ikut dalam barisan massa.
Di sisi seberang, terdapat realitas yang kontras tatkala figur-figur publik terikat dalam kerja sama strategis dengan kekuasaan, seperti kontrak publikasi media sosial yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, senilai Rp14,7 miliar, bersama nama-nama lain seperti Ariel Noah dan Gading Marten.
Untuk membaca fenomena keterbelahan ini secara objektif, kita dapat merujuk pada pemikiran sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu, mengenai konsep modal kultural (cultural capital) dan modal simbolik (symbolic capital). Selebritis memiliki aset simbolik berupa ketenaran dan pengaruh yang dapat dikonversi menjadi legitimasi sosial.
Ketika figur publik seperti Jefri Nichol, Andovi da Lopez, atau Reza Rahadian turun ke jalan, mereka sedang mendayagunakan modal simboliknya untuk melakukan intervensi politik dari bawah (grassroots). Mereka menolak terjebak dalam menara gading industri hiburan, melainkan menggunakan status istimewa mereka untuk memperkuat amplifikasi suara kaum tertindas. Tindakan ini sejalan dengan konsep intelektual organik milik Antonio Gramsci, di mana kaum cerdik pandai dan pesohor tidak memisahkan diri dari pergulatan massa, melainkan menjadi artikulator kesadaran kritis masyarakat terhadap hegemoni yang menindas.
Sebaliknya, ketika relasi antara selebritis dan kekuasaan dilegitimasi melalui transaksi ekonomi—seperti proyek pengadaan layanan publikasi bernilai miliaran rupiah—kita tengah menyaksikan apa yang dianalisis oleh Louis Althusser sebagai fungsi Aparatus Ideologis Negara (Ideological State Apparatuses). Dalam kerangka ini, industri hiburan dan para pesohornya direkrut secara sadar maupun tidak sadar untuk memproduksi konsensus, meredam kritik sosial, dan membangun citra positif bagi kebijakan rezim yang berkuasa. Ketenaran tidak lagi digunakan untuk memprovokasi kesadaran kritis, melainkan untuk melanggengkan status quo dan kepentingan akumulasi kapital.
Fenomena ini menyuguhkan refleksi mendalam mengenai integritas moral seorang public figure di era demokrasi digital. Keterlibatan Jefri Nichol dan rekan-rekan seangkatannya di Tugu Tani menunjukkan bahwa panggung publik bukan sekadar ruang komersial untuk mendulang popularitas dan sponsor, melainkan arena pertarungan nilai. Mereka membuktikan bahwa popularitas memiliki dimensi etis: semakin besar pengaruh yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moralnya terhadap keadilan sosial.
Di sisi lain, keterlibatan selebritis dalam kontrak-kontrak institusional dengan pemerintah memperlihatkan komersialisasi politik yang kian pragmatis. Ketika garis batas antara kritik sosial dan pencitraan kekuasaan menjadi kabur akibat transaksi finansial, publik berhak mempertanyakan keberpihakan moral mereka. Apakah mereka benar-benar hadir untuk melayani kepentingan publik, atau sekadar menjadi corong humas bagi kepentingan oligarki?
Keterbelahan selebritis dalam menyikapi isu-isu sosial memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat luas. Publik hari ini dituntut untuk semakin cerdas membedakan antara solidaritas otentik yang berakar dari empati kemanusiaan—seperti yang ditunjukkan oleh aksi turun ke jalan bersama mahasiswa—dan komodifikasi politik yang dibungkus dalam kerja sama kehumasan rezim.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat di sisi mana para pesohor ini berdiri: apakah mereka memilih menjadi bagian dari sejarah pembebasan sebagai penyambung lidah rakyat, atau sekadar menjadi catatan kaki dari kekuasaan sebagai antek rezim yang meraup keuntungan di atas penderitaan publik.
Redaksi Energi Juang News
