Energi Juang News, Jakarta-Pemerintah harus memberikan bantuan dan menjamin perlindungan seorang selebgram Indonesia yang ditahan di Myanmar. Demikian ditegaskan Ketua DPR-RI Puan Maharani.
Selebgram itu ditahan karena dituduh mendanai pemberontakan di negara tersebut
“Kalau itu tadi ada satu konten kreator yang kemudian masih dicari atau belum, masih harus dievakuasi lah gitu. Nah, itu menjadi tugas dari pemerintah melindungi siapapun warga negara yang berada di luar negeri, apalagi kalau di daerah konflik,” ujar Puan, di Gedung DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Puan mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi WNI yang berada di luar negeri. Bahkan, pemerintah harus mampu mengevakuasi WNI yang berada di kawasan konflik.
Puan menegaskan bahwa DPR RI telah meminta pemerintah untuk mencari dan melindungi WNI yang terjebak di negara konflik.
“Semua warga negara yang berada di daerah konflik, tentu saja negara wajib untuk dilindungi dan kemudian wajib untuk bisa mengevakuasi seluruh warga negara yang berada di daerah konflik,” kata Puan. “Jadi, kami dari DPR sudah meminta kepada pemerintah untuk kemudian mencari atau kemudian melindungi siapa saja,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi I DPR Abraham Sridjaja menyebut, ada satu selebgram Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan junta militer Myanmar karena dituduh membiayai pemberontak Myanmar.
“Ada satu warga negara kita di Myanmar yang ditahan oleh pemerintah Myanmar,” kata Abraham, dalam rapat bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Abraham mengaku sudah berkomunikasi dengan Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha mengenai masalah ini.
“Dia dituduh bahwa dia mendanai pemberontak Myanmar. Anak muda, Pak. Umurnya seumuran saya, 33, masih muda. Padahal dia tidak ada niat untuk seperti itu,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar ini.
Dia berharap agar Kemlu RI memperjuangkan agar WNI itu mendapat amnesti atau dideportasi ke Indonesia. “Dia hanya selebgram suka bikin konten. Alangkah baiknya bisa diperjuangkan untuk bisa dikembalikan ke Indonesia,” kata Abraham.
Redaksi Energi Juang News
