Energi Juang News, Jakarta– Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan tidak akan memberikan dukungan hukum bagi Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Topan ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
“Enggak, lah,” jawab Bobby singkat saat ditanya apakah Pemprov Sumut akan memberikan bantuan hukum untuk pejabatnya yang terjerat kasus korupsi, Senin (30/6).
Kadis PUPR Akan Dinonaktifkan.
Bobby juga menyampaikan bahwa Topan akan segera dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Meski demikian, ia belum memutuskan siapa yang akan menggantikannya.
“Pasti dinonaktifkan. Tapi penggantinya belum kita tentukan,” ucapnya.
Gubernur menambahkan bahwa dirinya kerap memberi peringatan keras kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk menjauhi praktik korupsi dan menjalankan tugas secara bertanggung jawab.
“Saya sudah ingatkan jangan ada kelompok ini dan itu, jangan korupsi. Tapi kadang ada juga yang lalai terhadap tanggung jawab dan wewenangnya,” ungkapnya.
KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Proyek Infrastruktur.
KPK secara resmi menetapkan Topan Obaja Ginting sebagai tersangka utama dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan senilai Rp231,8 miliar. Penetapan ini dilakukan setelah OTT yang dilakukan pada Kamis, 26 Juni 2025.
Selain Topan, empat orang lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua/PPK) dan Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I Sumut). Pelaku dari pihak swasta adalah Akhirun Efendi Siregar (Dirut PT DNG) dan Rayhan Dulasmi Pilang (Dirut PT RN).
Kelima tersangka diduga terlibat dalam skema suap pengaturan pemenang proyek infrastruktur. Nilai proyek tersebut mencapai ratusan miliar rupiah di wilayah Sumatera Utara.
Redaksi Energi Juang News
