Energi Juang News,Jakarta-Wacana pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian tidak lebih dari sekadar gimmick politik.
Demikian ditegaskan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta.
Komisi Reformasi Kepolisian adalah sebuah badan yang sedang dirancang oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan merumuskan arah reformasi yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan dan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta Yohanes Bidaya menilai jargon reformasi kepolisian yang digaungkan pemerintah sejak lama justru mengalami kemunduran karena tidak pernah menyentuh akar persoalan.
“Alih-alih menghadirkan institusi yang independen, gagasan ini hanya akan jadi panggung pencitraan untuk menutupi bobroknya tubuh kepolisian. Faktanya, praktik kekerasan, korupsi, hingga keterlibatan aparat dalam bisnis ilegal masih subur di depan mata,” kata Yohanes.
Hal itu dikatakan Yohanes pada konferensi pers bertajuk “Mati Suri Reformasi Kepolisian: Komisi Reformasi Kepolisian? Gimmick atau Institusional?” yang digelar di sekretariat PBHI Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Yohanes mengatakan komisi ini dikhawatirkan hanya menjadi proyek politik sesaat, tanpa kewenangan riil yang bisa mengubah kultur kepolisian.
“Kalau benar-benar mau serius, seharusnya pemerintah mendorong penguatan pengawasan eksternal dan transparansi proses hukum, bukan menciptakan lembaga baru yang tidak jelas mandatnya,” ujarnya.
Lebih jauh, Yohanes menegaskan bahwa publik sudah terlalu sering disuguhi gimmick reformasi kepolisian yang berakhir pada kegagalan.
“Reformasi Polri mati suri. Komisi itu hanya akan menambah tumpukan janji kosong. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik untuk menindak aparat yang melanggar hukum dan memperkuat akuntabilitas institusi,” tuturnya.
Sementara itu, Yuli Riswati, aktivis Komunitas Marsinah mengatakan kritik seharusnya diarahkan pada keberpihakan kepolisian.
“Jika polisi terus berada di sisi oligarki dan kekuasaan, maka komisi apapun tidak akan berarti. Reformasi Polri harus dikembalikan pada kepentingan rakyat, bukan elite politik,” pungkasnya.
Redaksi Energi Juang News
