Energi Juang News, Jakarta- Ketua DPR menegaskan pentingnya menjaga tata krama dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Ia mengingatkan agar setiap kritik disampaikan dengan cara yang tidak merendahkan pihak lain, sehingga diskusi tetap sehat dan konstruktif.
Puan Tekankan Pentingnya Etika dalam Kritik
Ketua DPR Puan Maharani menyoroti cara publik menyampaikan kritik. Ia meminta agar kritik tetap disampaikan secara santun dan beretika.
“Hukum harus dijalankan dengan seadil-adilnya, namun kita juga harus bisa menjaga etika dalam memberikan kritik untuk bisa dilakukan secara santun,” kata Puan saat konferensi pers di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, hubungan antara pihak yang mengkritik dan yang dikritik harus dilandasi sikap saling menghargai. Kritik tidak boleh disampaikan secara kasar, sementara pihak yang menerima juga harus terbuka.
Kritik Harus Membangun, Bukan Menyerang
Puan menjelaskan, kritik seharusnya bertujuan memperbaiki keadaan, bukan menjatuhkan. Ia menilai kedua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kualitas diskusi publik.
“Jadi memang saling menghormati, saling menghargai, harus dilakukan dalam dua posisi, artinya yang memberi kritik juga harus memberikan kritiknya itu secara baik, yang diberi kritiknya juga akan tentu saja akan menerima kalau kritikannya itu memang adalah satu hal yang dilakukan dalam artian kritik membangun,” ucap Puan.
“Jadi kita harus tetap mengedepankan saling menghargailah, saling menghormati,” lanjut dia.
Pemerintah Soroti Fenomena “Inflasi Pengamat”
Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti maraknya pihak yang mengaku sebagai pengamat di berbagai bidang. Sorotan ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Sekarang ini, ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi, banyak sekali pengamat. Ada pengamat beras, tapi dia background-nya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu, datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru,” kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4).
Ia menilai sebagian pengamat tersebut kerap membentuk opini publik tanpa didukung data yang akurat. Fenomena ini bahkan disebut sudah berlangsung sejak sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.
“Dari sebagian besar, pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha memengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi Presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah memengaruhi warga,” ucap Teddy.
Redaksi Energi Juang News
