Energi Juang News, Jakarta– Keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN) menuai kritik tajam. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai kebijakan itu justru memperdalam ketimpangan dengan jutaan pekerja informal.
“Ini berpotensi memperparah jurang kesejahteraan antara pegawai negeri dan pekerja sektor informal. Ketimpangan semacam ini bisa menjadi bibit ketegangan sosial,” ujar Bhima, Sabtu (20/9/2025).
Menurut Bhima, langkah pemerintah tidak tepat karena dilakukan saat anggaran tengah ditekan. Ia menilai negara menunjukkan kurangnya empati terhadap kelompok pekerja nonformal yang justru lebih rentan secara ekonomi.
“ASN sudah menerima banyak fasilitas, termasuk PPh 21 yang ditanggung negara. Sementara jutaan pekerja ojol, buruh, dan pencari kerja lainnya justru perlu dukungan pendapatan. Dana APBN seharusnya diarahkan untuk membantu mereka,” tegasnya.
Bhima mengungkap data belanja pegawai meningkat drastis hampir 50 persen dalam lima tahun terakhir. Kenaikan itu jauh melampaui belanja modal yang hanya naik sekitar 14 persen, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan subsidi non-energi dan perlindungan sosial yang justru turun.
“Jika anggaran hanya berputar di belanja pegawai, pemerintah seperti kehabisan ide mendorong ekonomi. Padahal ada cara lain, misalnya memberi stimulus untuk UMKM agar menciptakan lapangan kerja baru,” tambah Bhima.
Kenaikan gaji ASN diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Perpres yang ditandatangani 30 Juni 2025 itu memuat delapan program prioritas, salah satunya kenaikan gaji guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, dan pejabat negara.
Selain kenaikan gaji, Perpres juga menargetkan perbaikan kesejahteraan ASN melalui sistem penghargaan berbasis kinerja. Pemerintah berharap kebijakan ini membuat pengelolaan ASN lebih adil, layak, dan kompetitif.
Namun, kritik Celios menunjukkan kebijakan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika tidak diimbangi dengan perhatian terhadap pekerja informal, kebijakan tersebut berpotensi memicu kecemburuan sosial di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi.
Energi Juang News
