Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Kepemilikan puluhan dapur penyedia makan bergizi gratis (MBG) oleh anak seorang wakil ketua DPRD mengguncang akal sehat publik. Ya, putri dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud bernama Yasika Aulia Ramadhani diketahui memiliki 41 dapur MBG di wilayah Sulawesi Selatan.
Nuansa monopoli dalam kepemilikan dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tampak jelas. Monopoli, yang sangat berpotensi memunculkan konflik kepentingan dalam penyediaan layanan berbasis anggaran publik.
Sangat layak publik terguncang akal sehatnya. Sebab Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri telah menentukan bahwa satu yayasan hanya boleh memiliki paling banyak 10 unit dapur saja.
Pemerintah seharusnya konsisten dengan tujuan mulianya melalui MBG: menggerakkan UMKM lokal dalam penyediaan makan bagi para siswa sekolah.
Perlu diingat, program MBG ini bersumber dari anggaran publik yang sangat besar. Ada Rp 223 triliun dari anggaran pendidikan tersedot untuk program ini. Sehingga, jika realisasi dari program ini menyimpang dari tujuan, sangat wajar publik marah.
Kepemilikan puluhan dapur oleh pihak yang berafiliasi dengan pejabat publik merupakan penyimpangan dari tujuan MBG. MBG kini mulai terlihat sebagai ladang bisnis baru bagi elite politik.
Uang rakyat yang seharusnya menggerakkan UMKM lokal, justru menguntungkan politisi atau jaringan bisnis mereka. Jika hal ini terus dibiarkan, program yang seharusnya memperkuat rakyat justru menjadi instrumen para politisi serta keluarga dan jejaringnya dalam mencari rente.
Tak ada pilihan bagi Pemerintah dan BGN, selain memperketat proses seleksi, audit, dan verifikasi penyedia dapur MBG. Pemerintah harus memastikan tidak ada konsentrasi kepemilikan, apalagi oleh politisi, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
Mekanisme tender dapur MBG harus mengutamakan UMKM lokal secara terbuka dan adil. Bukan diberikan kepada pihak yang punya kekuasaan dan kepentingan politik.
Intinya, dana ratusan triliun yang mengalir untuk MBG, tidak boleh jadi bancakan elite politik.
Redaksi Energi Juang News
