Energi Juang News, Solo- Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) punya sikap terbaru dalam menghadapi kasus dugaan Ijazah Palsu.
Kasus itu sedang dalam proses penyidikan di Bareskrim Polri.
Saat ditemui di kediaman pribadinya di Solo, Jokowi menekankan pentingnya memisahkan antara perasaan personal dan aturan hukum.
Jokowi mengatakan bahwa urusan maaf-memaafkan adalah hak prerogatif dirinya secara pribadi sebagai manusia biasa.
Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
“Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum, prosesnya biar berjalan apa adanya,” kata Jokowi di Solo, pada hari Rabu (24/12/2025)
Mantan Wali Kota Solo menegaskan bahwa dirinya akan menghormati proses hukum yang ada.
“Prosesnya biar berjalan apa adanya. Kita hormati proses hukum yang ada,” tambah Jokowi.
Pernyataan ini muncul tak lama setelah pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay, di Solo, pada Selasa (23/12/2025).
Willem mengungkap hasil diskusinya dengan Jokowi mengenai nasib 12 orang terlapor dalam kasus tudingan ijazah tersebut.
Dari pengakuan Jokowi kepada Willem, terungkap bahwa ada batasan tertentu bagi mereka yang berupaya menyerang martabatnya.
Jokowi mengakui bahwa dirinya bukan sosok pendendam, namun ia melihat ada pihak yang bertindak melampaui batas kewajaran.
Willem menyebutkan bahwa ada tiga nama terlapor yang kemungkinan besar tidak akan mendapatkan pintu maaf dari Jokowi.
Ketiga orang tersebut dinilai terlalu ekstrem dalam membangun narasi kebohongan meskipun bukti otentik sudah sering ditunjukkan.
Redaksi Energi Juang News
